HETANEWS

Setuju dengan Presiden, PDIP akan Komunikasi dengan Fraksi Lain

Masinton Pasaribu. ( Foto: Antara )

Jakarta, hetanews.com - Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pengesahan RUU itu ditunda dulu.

Menurut Masinton, respons DPR tak bisa diambil sendiri karena harus mempertimbangkan dinamika masyarakat sekaligus komunikasi dengan fraksi lain di DPR. "Harus dikomunikasikan dulu," kata Masinton, Jumat (20/9/2019).

Yang jelas, kata dia, kesepakatan substansi RUU KUHP baru di tingkat pertama, belum disahkan di paripurna DPR. Bahkan pengagendaannya saja belum diresmikan. "Plus RUU ini kan bisa juga dilakukan carry over ke depan di periode berikutnya," imbuh Masinton Pasaribu.

Masinton Pasaribu setuju dengan apa yang disampaikan presiden mengingat dinamikan di masyarakat. Perlu dilakukan sosialisasi di masyarakat terkait pasal-pasal krusial. "Sosialisasi dilakukan oleh DPR bersama pemerintah," kata Masinton.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar RUU KUHP tak disahkan di periode ini. Presiden meminta agar pengesahannya dilakukan di periode mendatang saja.

Sumber: beritasatu.com

Editor: tom.