HETANEWS

Pukat Trawl Leluasa, Ribuan Nelayan Tuntut Ini pada Wali Kota Tanjungbalai

Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial saat menjawab tuntutan para nelayan. (foto/ferry)

Tanjungbalai, hetanews.com - Ribuan nelayan tradisional yang tergabung dalam Aliansi  Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Tanjungbalai – Asahan, menggelar unjukrasa, meminta perlindungan dan kepastian hukum kepada Wali Kota Tanjungbalai, terkait merajalelanya pukat trial, di wilayah tangkapan nelayan tradisonal.

Demonstrasi tersebut, dipusatkan di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai, pada Rabu (18/9/2019) siang.

Para nelayan tersebut, terdiri dari pemancing cumi-cumi, jaring puput, dompeng, pukat langgar, cirok, bubu dan jaring pari dan kehadiran mereka, mendapat pengawalan ketat dari ratusan personil Polres Tanjungbalai.

Ketua KNTI, Muslim Panjaitan dalam orasinya, meminta kepada Wali Kota dan Aparat Penegak Hukum (APH), untuk segera memberhentikan pukat trawl yang beroperasi tanpa terkecuali, sesuai dengan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, jo Kepres Nomor 39 tahun 1980 tentang penghapusan jaring trawl dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Serta melindungi dan memenuhi kesejahteraan masyarakat nelayan tradisional Indonesia, katanya.

Salah salah satu perwakilan nelayan pancing dompeng, Muslimin mengatakan, sebagai nelayan pancing dompeng sangat berharap agar Wali Kota Tanjungbalai,  menutup beroperasinya pukat trawl, di perairan selat malaka yang telah meresahkan nelayan.l

Ribuan nelayan tradisional Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan saat demonstrasi di kantor Wali Kota Tanjungbalai. (foto/ferry)

Selama hal ini dapat dilaksanakan, kami tidak akan bertindak arogan. Apa yang kami lakukan saat ini, adalah kesadaran kami sendiri. Kami tidak mengutip apa - apa terkait kegiatan ini. Ini adalah keinginan kami sendiri, kami juga ingin sejahtera, ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial, mengatakan, ada dua poin yang harus diambil terkait beroperasinya pukat trawl, di perairan Selat Malaka, yakni mengambil Kebijakan yang tepat dan harus diselesaikan sampai tuntas ke akar – akarnya.

Dan kedua, saya melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi  Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penegak hukum, agar kebijakan yang diambil oleh aparatur pemerintah, tetap konsisten melakukan penertiban pukat trawl yang selama ini beroperasi di perairan Selat Malaka, ujarnya.

Wali Kota juga menyampaikan, dalam waktu dekat, pada pertengahan Oktober 2019 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai akan memberikan bantuan 52 alat tangkap kepada para nelayan.

Pada intinya, saya siap membantu dan mendukung aspirasi para nelayan tradisional dan segera berkoordinasi dan mengirimkan surat rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI, terkait penyelesaian masalah ini, ucapnya.

Usai menerima demonstransi para nelayan, Wali Kota Tanjungbalai, didampingi Seketaris Daerah, Yusmada , Asisten Ekbangsos, Zainul Arifin, Wakapolres Tanjungbalai, Kompol. Edi Bona Sinaga, Kasatpolair Polres Tanjungbalai, AKP. Agung Basuni dan OPD terkait, melakukan pertemuan bersama dengan perwakilan nelayan, di aula Balai Kota Tanjungbalai.

Penulis: ferry. Editor: gun.