Tobasa, hetanews.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Toba Samosir, yang berkantor di jalan Siliwangi No.1,Balige, Tobasa, Senin (16/9/2019), digeledah petugas Pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tobasa, mulai sekitar pukul 14.20 hingga pukul 18.20 WIB.

Penggeladahan terkait proyek padat karya tahun 2018 itu, dipimpin langsung oleh Kasi Pidsus, Hiras SH Mhum.

Ruangan yang digeledah, diantaranya, ruang kerja kepala dinas, ruang kerja bendahara dan juga ruangan bidang pelaksana, pelatihan, penempatan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi.

Kasi Pidsus Kejari Tobasa, Hiras SH dan anggotanya, saat melakukan penggeledahan, di kantor Disnakertrans Tobasa.

Selain menggeledah lemari untuk mencari dokumen, petugas juga membuka komputer, yang ada di ruang kerja staf Disnakertrans.

Adapun berkas dan dokumen yang disita oleh pihak Kejari Tobasa, yaitu, kwitansi mendukung SPJ, SPPD, dan foto - foto dokumentasi.

Kasi Pidsus Kejari Tobasa, Hiras, ketika dikonfirmasi, di kantornya, Selasa (17/9/2019), sekitar pukul 14.30 WIB, mengatakan, penggeledahan dilakukan sekaitan dengan proyek padat karya tahun 2018.

"Ini sekaitan proyek padat karya di 17 desa tahun 2018. Kita sudah meminta keterangan empat orang saksi, yaitu, TS, ESS, JS, dan YNB, tapi sampai saat ini, kita belum dapat menetapkan tersangka. Namun kuat dugaan, modus tata cara memperkaya diri dan kita sudah sampai ke tingkat penyidikan,"ujarnya.

Barang bukti yang disita, berupa dokumen dari Dinaskertrans Tobasa.

Jelas Hiras, awal kasus ini, karena adanya laporan masyarakat dari desa Sibuntuon dan Pagar Batu, terkait pengucuran dana sebesar Rp1,7 Miliar APBD 2018 kepada  17 desa di Kecamatan Habinsaran, yaitu, 15 desa padat karya infra struktur dan 2 desa padat karya produktif, yang masing-masing berpagu Rp100 juta.

Nanti kalau sudah kita tetapkan tersangkanya, baru kita jelaskan secara rinci, bagaimana yang dimaksud dengan memperkaya diri, ungkap Kasi Pidsus yang sebelumnya bertugas, di Kajari Medan.