HETANEWS

Penjaringan Ditutup, 6 Balon Wali Kota dan 3 Balon Wakil Wali Kota Mendaftar Ke PDI Perjuangan

Sekretariat DPC PDI Perjuangan

Siantar, hetanews.com - Sebanyak 6 Balon Wali Kota dan 3 Balon Wakil Wali Kota Pematangsiantar mendaftar ke DPC PDI Perjuangan. Nama-nama Balon tersebut akan diserahkan ke DPP PDI Perjuangan, untuk menentukan siapa calon Wali Kota dan Wakil yang akan diusung oleh DPC PDI Perjuangan.

Penjaringan Bakal calon [Balon] Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar periode 2020-2025 ini dibuka 3-14 September 2019. 

"Sudah ada 6 balon Wali Kota dan 3 Balon Wakil Wali Kota yang kembalikan formulir pendaftaran. Selanjutnya kita akan seleksi berkas dan kita sampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat [DPP]. Keputusan akhir ada di DPP," kata Ketua Tim Penjaringan, Imron Togi Siregar, Senin (16/9/2019).

Ke-6 nama Balon Wali Kota Siantar adalah Asner Silalahi, Astronot Nainggolan, Ojak Naibaho, Mulia Rinda Purba, AKBP Liberty Panjaitan dan Parlin Sinaga.

Sementara itu, pendaftar balon wakil wali kota ada sebanyak 3 pendaftar, yakni Susanti Dewayani, Hasrul Alamsyah Silalahi dan Frans Sebastian Tambunan. 

Imron Togi Siregar

Salah satu kader PDIP dan juga mantan DPRD Kota Siantar dua periode, Ojak Naibaho  mengatakan, selama ini PDIP di hanya menjadi pilar pengurus partai dan legeslatif. 

Karena itu dia berharap pada Pilkada 2020 kader PDI Perjuangan dapat duduk di kursi Wali Kota. Ojak mengaku, keinginan untuk bertarung dalam Pilkada 2020 adalah karena adanya dorongan dari masyarakat.

"Alasan masyarakat mendorong saya maju adalah karena melihat pembangunan di Kota Siantar tidak berkembang," katanya

"Untuk itu saya mendaftar ke PDIP untuk merangkul seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian bisa bersama merubah kota Siantar menjadi kota yang maju, mandiri dan sejahtera," ucapnya menambahkan.

Sebagai partai pemenang Pemilu 2019, PDIP merebut sebanyak 8 kursi dari 30 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar. Dengan jumlah kursi ini, PDIP bahkan sudah melebihi batas minimal mengusung calon walikota sendiri. 

Diketahui, syarat minimal yang dibutuhkan adalah 20 persen dari jumlah kursi atau 25 persen dari suara sah. Artinya aturan menyatakan hanya butuh 6 kursi di DPRD. 

Penulis: gee. Editor: edo.