HETANEWS

Siap – siap, Sejumlah Kades di Kecamatan Nibung Hangus Batubara Akan Diadukan ke Kejati Sumut

Ketua Umum PB BMP2B, Darmawan Sarianto Nasution dan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Medan. (Foto/Ist)

Batubara, hetanews.com - Sekelompok millenial yang  menamakan diri mereka BMP2B (Barisan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Batubara), dalam waktu dekat akan melaporkan, beberapa Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Pasalnya, beberapa temuan yang berhasil dihimpun oleh BMP2B, penggunaan dan realisasi anggaran pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018 dan 2019, diduga telah terjadi penyimpangan dan terindikasi kuat telah dikorupsi secara 'berjamaah'.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PB BMP2B, Darmawan Sarianto Nasution saat berbincang dengan hetanews.com, melalui sambungan telepon, pada Kamis (12/9/2019) lalu, sekira pukul 22.30 WIB.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Pengurus Besar BMP2B, ada beberapa pembangunan fisik dan non-fisik, di beberapa desa yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDes, terutama dalam pengerjaan pembangunan HOK (Hari Orang Kerja) dan PKT (Padat Karya Tunai).

Dijelaskannya, dugaan penyelewengan itu sangat kentara (kelihatan, red), karena jika merujuk aturan standar dari Kementerian Desa PDTT RI yang tertuang didalam RAB APBDes, disebutkan HOK dan PKT, harusnya mencapai 30 persen.

Namun fakta dan kenyataan yang ditemukan di lapangan berbeda, ada beberapa desa, pada saat pengerjaan proyek fisik yang menggunakan alat berat, dan hal itu berdampak, pada HOK dan PKT tidak didapatkan.

Lebih lanjut, kata aktivis HMI Sumut ini, beberapa desa di Kecamatan Nibung Hangus, yang menyangkut penggunaan anggaran  DD maupun ADD sangat tidak transparan.

Dan setiap kali, pihaknya ingin meminta klarifikasi dari para Kepala Desa, kerap menemui jalan buntu alias 'dipersulit'.

"Hal ini sangat bertentangan dengan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Parahnya lagi, nilai anggaran bangunan fisik yang seharusnya diswakelolakan, terindikasi terjadi penggelembungan atau 'mark-up", ujar Darmawan yang juga mahasiswa semester 9 FT UIN Sumut ini.

Terkait dengan beberapa oknum Kades yang diduga 'bermain' dengan pihak rekanan (kontraktor, red), menurut Darmawan, hal itu sangat bertentangan dengan arahan Menteri Desa PDTT RI, Eko Putro Sandjojo yang melarang keras pekerjaan fisik dan non-fisik DD, maupun ADD, dikerjakan oleh pihak ketiga.

"Menurut kami telah terjadi kerugian Negara, seperti yang tertuang didalam pasal 1 angka 15 UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga pasal 32 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," pungkasnya.

Penulis: rendi. Editor: gun.
Komentar 1
  • Vic Butarbutar
    Kl di chek benar benar 90% desa dibatu bara, tdk beres
    Apalagi soal pertanian banyak ketua kelompok tani mengambil alih alat bantuan pertanian jd milik pribadi
    Kl bisa wartawan HETANews mencek kelapangan maka hetanews media online terhebat dan salut
    Semoga hetanews makin jaya dan maju membela kebenaran demi rakyat