HETANEWS

Wali Kota dan Sekda Tak Harmonis, Penataan ASN Tak Berjalan Dengan Baik

Wali Kota Hefriansyah dan Sekda Budi Utari diapit 5 Pejabat Eselon II usai pelantikan, 16 Agustus 2019.

Siantar, hetanews.com - Ketidak harmonisan hubungan diantara Wali Kota Hefriansyah dengan Sekretaris Daerah [Sekda] Budi Utari, berakibat terhadap kerja-kerja prioritas khususnya penataan sumber daya ASN di lingkungan Pemko Siantar.

Dalam hal ini, Wali Kota berperan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian [PPK] dan Sekda sebagai Tim Penilai Kinerja ASN [TPK-ASN]. Kedua jabatan ini sangat starategis dalam menyusun roda pemerintahan.

Penataan ASN Pemko Pematangsiantar ketika seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama [JPTP] melibatkan Sekda Sebagai anggota Pansel [Panitia Seleksi], yang dibuka pada pekan pertama Juli 2019.

Dalam seleksi terbuka lelang JPTP ini, dibuka pendaftaran untuk 8 formasi saja yang lowong. Sementara 3 OPD lainnya: BAPPEDA, PUPR dan Dinas Koperasi UKM & Perdagangan tak ikut dilelang.

Setelah dilakukan serangkaian pengujian, akhirnya tim penguji menyerahkan nama-nama yang lolos seleksi ke Wali Kota. Wali Kota kemudian hanya melantik 5 dari 8 Jabatan yang lowong. Sementara 3 jabatan sisa: Inspektorat, BKD dan Sekwan [Sekretaris DPRD/Dewan].

Hingga saat ini, terdapat 6 OPD [organisasi perangkat daerah] yang masih dijabat oleh Plt [Pelaksana Tugas]. Bahkan ada OPD seperti PUPR yang dijabat oleh Plt selama 2 tahun lebih. 

Ketidak harmonisan antara Sekda dan Wali Kota dalam penataan ASN juga terlihat ketika 2 Pejabat Diskominfo Pematangsiantar, Kadis Kominfo dan Sekretaris Kominfo dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Negeri [Kejari] Pematangsiantar, Agustus 2019.

Kedua pejabat itu, tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek smart city, yang hingga kini belum pernah dipanggil apalagi ditindaklanjuti oleh kedua atasannya akibat kasus tersebut. 

Puncak hubungan yang tak harmonis antara Wali Kota Hefriansyah dan Sekretaris Daerah [Sekda] Budi Utari, bergunjing setelah Wali Kota melaporkan Sekda ke Inspektorat Sumut, April 2019 silam. 

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi saat unjukrasa di kantor DPRD Pematangsiantar mengendus ketidakharmonisan antara Wali Kota Hefriansyah dan Sekretaris Daerah [Sekda] Budi Utari ini, Kamis (5/9).

Jeffri Pakpahan sebagai orator menilai ketidakharmonisan itu berakibat terhadap tidak berjalanya pemerintahan yang tidak baik. 

Aksi unjukrasa ini diterima beberapa Anggota DPRD Pematangsiantar yang hadir saat itu. Diantaranya, Ketua DPRD Pematangsiantar sementara, Timbul Marganda Lingga dan Ronal Darwin Tampubolon. DPRD berjanji memanggil Walikota Hefriansyah terkait hal itu.

Baca juga: Hefriansyah Minta Inspektorat Periksa Budi Utari, Hammam Sholeh Bilang Begini

Penulis: gee. Editor: edo.