HETANEWS

Geledah 5 Lokasi, KPK Sita Dokumen Pengadaan Kasus Mafia Migas

Jakarta - 

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di lima lokasi kawasan Jakarta terkait proses penyidikan kasus dugaan praktik mafia migas yang menyeret eks Direktur Utama (Dirut) Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Bambang Irianto (BTO).

"Untuk kepentingan penyidikan KPK menggeledah 5 lokasi pada 5 dan 6 September 2019," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dikantornya, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2019).

Kelima lokasi yang digeledah itu, adalah rumah beralamat di Jalan Pramukasari 3, Jakarta, 10570; rumah yang beralamat di Komplek Ligamas, Pancoran, Jakarta Selatan; Apartemen yang beralamat di Salemba Residence, Jakarta Pusat; Rumah yang beralamat di Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat; dan Rumah yang beralamat di Jalan Cisanggiri II Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Laode M Syarif

Dalam operasi penindakan itu, kata Syarif, pihaknya melakukan penyitaan sejumlah barang bukti yang disinyalir terkait dengan perkara mafia migas tersebut.

"Dari penggeledahan tersebut KPK menyita dokumen pengadaan dan data aset. Dikarenakan dugaan penerimaan suap cukup signifikan maka KPK akan terus berupaya melakukan penelusuran dan asset recovery," papar Laode.

KPK resmi menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka kasus dugaan mafia migas terkait perkara dugaan suap kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) selaku subsidiary company PT. Pertamina (Persero).

Bambang diketahui juga pernah menjabat sebagai Managing Director Pertamina Energy Service Pte. Ltd periode 2009-2013.

Dalam kasus ini, Bambang diduga telah menerima uang senilai USD2,9 juta dari proses mafia migas tersebut. Aliran dana itu diterima Bambang melalui perusahaan yang didirikannya Siam Group Holding Ltd yang memiliki kedudukan hukum di British Virgin Island.

Dana tersebut diduga kuat berasal dari Kernel Oil Ltd selama periode 2010-2013. Suap ini diberikan lantaran membantu Kernel Oil dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang kepada PES.

Atas dugaan tersebut, Bambang disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: tom.