HETANEWS

Ombudsman Perwakilan Sumut Adakan Diskusi Publik Soal Pungli Penjualan Buku dan Seragam Sekolah

Suasana diskusi publik, Sabtu (7/9/2019), di rumah Jimmy Siahaan, jalan Letjen Supraptono 11 Medan. (Foto/WH)

Tebingtinggi, hetanews.com - Ombudsman RI Perwakilan Sumut dan Jejaring Kedan Ombudsman, menggelar diskusi publik, Sabtu (7/9/2019), di rumah Jimmy Siahaan, jalan Letjen Supraptono 11 Medan.

Diskusi itu, dipandu atau dimoderatori oleh Ratama Saragih, Wali Kota DPD LSM-LIRA Kota Tebingtinggi, Edward Silaban, notulis, dan pemantik diskusi, Dr Saut Aritonang.

Kepada hetanews.com, Minggu (8/9/2019), Ratama Saragih, mengatakan, diskusi tersebut digelar karena begitu banyak laporan dan pengaduan masyarakat ke Jejaring Ombudsman, terkait maraknya tindakan pungli yang berdalih koperasi sekolah, dengan menjual buku dan pakaian seragam sekolah, tanpa mempertimbangkan rambu-rambu regulasi yang sudah ada.

Bahkan Dinas Pendidikan Sumatera Utara, sebagai representasi Pemerintah, terkesan tutup mata, sehingga mengakibatkan keresahan masyarakat, katanya.

"Adapun pokok - pokok hasil diskusi yang dihasilkan, yaitu, pertama, praktik pungutan liar, seperti penjualan buku dan bahan ajar (SD,SMP danSMA) dan seragam sekolah masih terjadi di Sumut. Kedua, para penyelenggara pendidikan, diminta untuk mematuhi regulasi yang melarang praktik pungli, penjualan buku dan seragam sekolah. Ketiga satuan pendidikan (sekolah) harus menyusun dan memampangkan standar penyelenggaraan pendidikan, terutama terkait soal biaya pendidikan. Bila pendidikannya bayar, dijelaskan dasar hukumnya, dan bila gratis juga jelaskan serta  pampangkan pendidikan gratis. Ke empat Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota) melalui Disdik, diminta untuk mengawasi dan menindak kepala sekolah yang melakukan pungutan liar dan penjualan buku dan seragam sekolah. Ke lima, pungutan yang dilakukan satuan pendidikan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan yang terakhir, Komite Sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan, namun menggalang dana dari luar sekolah, bentuknya sumbangan dan bantuan diperbolehkan.

Di akhir diskusi, Abyadi Siregar, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara mengatakan, bahwa Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara akan terus menggelar diskusi dengan thema dan topik tematik serta relevan terhadap kepentingan publik masyarakat Sumatera Utara.

Penulis: wh. Editor: gun.