HETANEWS

Akhirnya Gubernur Edy Rahmayadi Blak-blakan Soal Polemik Wisata Halal di Danau Toba

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat diwawancarai oleh awak media.

Medan, hetanews.com - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi angkat bicara terkait wacana penerapan wisata halal di kawasan Danau Toba.

Wacana penerapan wisata halal di kawasan Danau Toba menjadi perbincangan publik yang menimbulkan penolakan. Bahkan puluhan Mahasiswa melakukan aksi demo di depan Kantor BPODT dan Kantor Pemprov Sumut.

Menurut Mahasiswa Pecinta Danau Toba, alasan untuk menerapkan wisata halal rentan membuat masyarakat yang hidup berdampingan dengan damai menjadi terusik. 

Mereka menyarankan Gubernur Sumut harusnya lebih fokus pada upaya menjaga kelestarian Danau Toba dari segala bentuk perusakan dan pencemaran. 

Mereka pun menuntut agar perusahaan-perusahaan yang diduga menyebabkan pencemaran di Danau Toba ditindak.

Untuk diketahui, sebelumnya  Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengungkapkan akan mengembangkan konsep wisata halal di Kawasan Danau Toba.

Dalam konsep wisata halal itu, termasuk melakukan penataan pemotongan hewan berkaki empat (babi). Hal itu untuk mendukung kemajuan pariwisata KDT.

Baru-baru ini beredar foto dan video warga di Tiga Raja, Kabupaten Simalungun, melakukan aksi penandatanganan penolakan wisata halal di Tanah Batak.

Mereka membubuhkan tanda tangan di spanduk putuh sepanjang belasan meter.

Baca juga: Viral Abu Janda Komentari Tak Perlu Wisata Halal di Kawasan Danau Toba, Respons Pemprov Sumut Begini

Anggota DPR terpilih dari Dapil Sumut II, Sihar Sitorus menilai wacana wisata halal di Danau Toba yang dilontarkan Edy Rahmayadi tidak menghargai apa yang sudah membudaya dalam masyarakat setempat, terutama ketika menyangkut mengenai penataan ternak dan pemotongan babi. 

Menurut Sihar Sitorus gagasan Edy tersebut malah mengadakan dikotomi atau pemisahan dalam masyarakat dan melanggar konsep Bhinneka Tunggal Ika.

“Wisata halal yang dicanangkan oleh Pemerintah menciptakan pemisahan/segregasi antar umat beragama bahkan suku bangsa.

Bukankah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama namun tetap satu di dalam Indonesia sebagaimana konsep Bhinneka Tunggal Ika yang ditetapkan oleh para pendahulu negeri ini.

Jika hal ini diterapkan tentu akan menciptakan diskriminasi antar satu kelompok dengan kelompok yang lain,” ujar Sihar Sitorus, Sabtu (31/08/2019).

Sihar Sitorus saat mengikuti acara adat pemberangkatan dari paman di Kabupaten Samosir, Kamis (17/1/2019)
Sihar Sitorus saat mengikuti acara adat pemberangkatan dari paman di Kabupaten Samosir, Kamis (17/1/2019) 

Baca juga: Polemik Wisata Halal di Danau Toba, Gubernur Sumut: Jangan Percaya Isu Hoaks

Senada tokoh muda berdarah Batak, Martin Manurung menyayangkan isu-isu yang berkaitan dengan keyakinan agama dibawa ke ranah publik.

"Halal dan haram itu kan persoalan keyakinan individu. Hal-hal seperti itu harusnya tidak usah dibawa ke dalam ranah publik, karena akan jadi problematik," kata Martin Manurung, Selasa (3/9/2019).

Martin menuturkan, lebih baik pembahasan terkait wisata halal dilakukan dalam rapat tertutup bersama kepala daerah sekawasan dan tokoh masyarakat atau diskusi.

Dalam diskusi itu, juga harus dibahas bagaimana menata kawasan Danau Toba menjadi lebih baik serta kebersihan lebih bagus.

Kemudian kelengkapan-kelengkapan lain, seperti rumah makan yang ditambah. Misalnya rumah makan nasional (rumah makan tidak menjual daging babi). Karena sebenarnya, sudah banyak rumah makan nasional di kawasan toba.

Hal-hal seperti itu tidak usah dibawa ke dalam ranah publik dalam wacana diskusi terbuka. Istilah wisata halal itu saja sudah menjadi hal yang problematik.

"Apabila ada wisata halal, berarti ada wisata haram. Siapa yang menyediakan wisata haram itu? Kan tidak ada," katanya. 

Terkait keyakinan, lanjut Martin  merupakan urusan masing-masing dengan Tuhan-nya. Jika dibawa ke ranah publik, yang ada semua orang memperdebatkan.

"Jadinya identitas dan bisa menimbulkan gesekan. Kita ini sudah cukup bergesekan. Sudah ada soal Papua," sebutnya.

"Sampai sekarang Bapak Presiden Joko Widodo juga harus menyelesaikannya dengan tuntas. Jangan ditambah-tambah lagi persoalan bangsa ini," sambungnya.

Lebih lanjut, alangkah lebih baik jika Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berikan jawaban bagaimana menyelesaikan masalah narkoba, kemiskinan, pendidikan, mentalitas, kebodohan dan stunting yang terjadi di Sumut. 

"Persoalan di Sumut bukan persoalan wisata halal.

Jangan habis energi kita memperdebatkan hal yang tidak perlu. Kita berdebat soal yang tidak pokok," jelasnya.

Setelah mendapat reaksi penolakan kini Edy Rahmayadi mengklarifikasi masalah ini. 

Edy mengatakan, isu yang beredar di media sosial terkait konsep wisata halal di kawasan Danau Toba dipelintir oleh sejumlah pihak sehingga menjadi polemik.

"Saya mau meluruskan isu yang dibikin oleh media.

Baik itu medsos, maupun mungkin apa ya, yang diawali oleh para wartawan, mungkin saya tidak tau,"  ucap Edy Rahmayadi, Rabu (4/9/2019).

"Yang pastinya adalah itu hoaks yang sangat jelek. Saya selaku gubernur Sumatera Utara, saya sadar-sesadarnya rakyat saya ini beragam," lanjutnya.

Edy juga menuturkan kawasan Danau Toba adalah kawasan wisata yang terbuka untuk semua pihak tanpa memandang agama, suku, dan asal negara.

"Ada kabupaten mayoritas muslim, ada kabupaten yang mayoritasnya nasrani, jadi itulah yang ada di Sumatera Utara. Bahkan di kabupaten yang mayoritas muslim sekalipun tak mungkin melakukan itu. Kalau ada orang yang menginginkan hal itu, orang itu tak sehat itu," ucap Edy.

Mantan Pangkostrad ini juga menambahkan, kabupaten yang mayoritasnya muslim saja tidak bisa dilakukan begitu.

"Apa anda pernah dengar, saya mau buat Danau Toba itu Danau Toba syariah. Pernah dengar, kok saya yakin apa yang saya ucapkan saya pertanggung jawabkan itu," ujar Edy.

"Yang menjadi persoalan terjadilah SARA, itu jelas menjadi masalah. Itu rentan sekali. Itu manusia yang tak punya akhlak. Jangan pernah hasutan dan fitnah itu," sambungnya.

sumber: tibunnews.com

Editor: sella.