Siantar, hetanews.com - Sebelum pihak Satreskrim Polres Siantar, melakukan penertiban terhadap aktifitas pengerukan tanah uruk yang diduga termasuk dalam galian C milik marga Pardede, di Kelurahan Tanjung Tongah, Kecamatan Siantar Martoba.

Akibat aktifitas tersebut, jalan menjadi kotor pasca adanya tumpahan tanah, saat dump truk memuat tanah.

Lebih parahnya lagi, parit sengaja dibendung hingga air yang semula mengalir di parit, kini tumpah ke bahu jalan.

Alhasil, jalan menjadi kotor berlumpur dan licin, serta mengganggu pengguna jalan, ketika melintas dilokasi tersebut.

Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut, Dana Prima Tarigan yang dihubungi hetanews.com, Selasa (3/9/2019) menyampaikan, kalau berdampak bagi masyarakat, seharusnya tidak dilakukan aktifitas tersebut alias dihentikan.

"Itu izinnya harus diperiksa. Dan harus diperiksa lagi, izin tempat mereka mengeruk (tanah) itu,"ungkapnya saat dihubungi.

Sambung Dana kembali, kalau aktifitas pengerukan tanah tesebut milik pribadi, maka tidak boleh memiliki dampak bagi lingkungan dan masyarakat.

"Kalau sudah menimbulkan dampak, harus ada kompensasi atau memang dihentikan. Jadi tidak boleh suka-suka, kalau kita punya kegiatan sendiri yang merugikan negara dan merugikan orang lain atau masyarakat sekitar,"ujarnya.

Selan itu juga, Dana menyampaikan, agar pihak kepolisian mengecek lokasi tersebut. "Harus dicek juga, apakah lokasi itu harus berizin apa tidak. Dan kalau ilegal harus ditindak hukum lah,"pungkasnya.

Sekadar diketahui, dua lokasi aktifitas pengerukan tanah uruk yang diduga termasuk dalam galian C milik marga Pardede, di Kelurahan Tanjung Tongah dan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, telah ditertibkan oleh Satreskrim Polres Siantar.

Bahkan dua alat berat eskavator miliknya juga sudah diberi garis polisi oleh Satreskrim Polres Siantar. Hingga kini, Satreskrim juga masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pemilik aktifitas pengerukan tanah itu.