HETANEWS

Mahfud MD Blakblakan Bocorkan Isi Percakapannya dengan Presiden Jokowi soal Papua

Jakarta, hetanews.com - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD menyebutkan respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kondisi Papua saat ini.

Hal ini diungkapkan Mahfud MD saat hadir menjadi narasumber dalam acara 'Indonesia Lawyers Club (ILC)' pada Selasa (3/9/2019).

Mahfud MD menuturkan, ia melakukan diskusi dengan Jokowi. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas mengenai Papua.

"Baru kemarin saya bicara dengan presiden, ya berdiskusi tentang ini, yang kesimpulannya, kata presiden, 'Kalau saya mau berpikir politik, untuk apa membangun Papua?' Politik dalam arti politik elektoral," ujar Mahfud MD menceritakan diskusinya dengan Jokowi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menuturkan, Jokowi berkilah jika dirinya berfokus untuk pemilu.

"'Kalau saya ingin menang pemilu, untuk apa?' Wong dia (Jokowi) pemilihnya 1 juta 800, enggak milih juga tetap menang," papar Mahfud MD menirukan ucapan Jokowi kembali.

"'Tapi saya bukan soal pilihan' kata presiden. 'Itu saudara kita yang harus dibangun. Maka saya buat infrastruktur, saya datang ke sana.'," sambungnya.

Mahfud MD juga menjelaskan mengenai afirmasi yang diberikan pemerintah untuk Papua.

"Ada otsus (otonomi khusus) afirmasi juga otsus itu. Misalnya, kepala daerah di Papua harus putra Papua atau orang yang diakui oleh adat yang resmi sebagai orang Papua. Itu kan sudah pemberian afirmasi yang bagus," sebut Mahfud MD.

"Di sana juga ditentukan sejumlah anggota DPR kalau tidak salah 25 persen dari seluruh anggota DPR harus orang Papua," paparnya.

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD menyebutkan respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kondisi Papua saat ini.
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD menyebutkan respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kondisi Papua saat ini. (Capture YouTube Indonesia Lawyers Club)

Selain itu ada pula mengenai akses untuk masuk ke universitas bergengsi di Indonesia.

"Ada lagi, masuk universitas negeri yang besar-besar di Indonesia, yang sulit sekali itu tidak harus ikut tes. Ini jatah mahasiswa untuk Papua, di UI sekian, di UGM sekian. Karena apa kita ingin afirmasi mereka agar maju," sebut Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

"Bahwa kemudian tidak maju-maju seperti dana tadi, itu gimana? Pengelolanya kan orang daerah sendiri, orang mereka, ya minta maaf saja kalau mau diperiksa BPK, enggak bisa diperiksa, orangnya pergi, bukunya hilang," tegas Mahfud MD.

"Itu yang terjadi. Mari perbaiki bersama-sama," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD juga menyinggung mengenai anggaran Papua yang sangat besar.

"Anggaran Papua itu besar, lebih dari 12 kali orang itu untuk anggaran orang perkepala dengan orang Jawa," kata Mahfud MD.

"Setiap otsus itu mendapat Rp 17,5 juta per kepala, namun tidak pernah sampai ke masyarakat," jelasnya.

"Di Jawa perkepala, tidak sampai Rp 1,5 juta. Bayangkan Rp 1,5 juta banding Rp 17,5 juta. Artinya pemerintah sudah sungguh-sungguh bangun Papua. Apa yang mereka minta diberikan," tegasnya.

Selasa (3/9/2019), Jokowi menuturkan bingung lantaran sosoknya dan pemerintah dinilai berbeda oleh masayarakat Papua.

Padahal, ia merasa telah melakukan pendekatan kepada masyarakat Papua. "Pendekatan Papua yang kita lakukan adalah dialog dan kesejahteraan, itu yang kita lakukan," ujar Jokowi menegaskan dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Selasa (3/9/2019).

"Tetapi antara Jokowi dan Jakarta (pemerintah pusat) itu di lapangan persepsinya beda. Ini yang saya mau cari tahu kenapa bisa berbeda," ujar Jokowi melanjutkan.

Ia mengaku telah berkunjung ke Papua minimal 2-3 kali per tahun.

Dalam kunjungannya, ia juga telah bertemu langsung tokoh-tokoh masyarakat Papua, bertemu rakyat langsung, Gubernur serta para kepala daerah.

"Selama 5 tahun, sudah 12 kali saya ke Papua," ujar Jokowi menunjukkan pendekatan dialog yang dikedepankan.

Hal ini juga tampak dengan memperolehnya Jokowi 90 persen suara saat Pilpres 2019 lalu.

Menyinggung perihal Papua, Jokowi mengaku telah memberikan priorotas pembangunan.

"Sehingga masyarakat Papua bangga terhadap daerahnya. Lalu pengelolaan SDA, Pemda juga diberi pendapatan DAU dan DAK," katanya.

"Sebuah kekeliruan yang mengatakan bahwa Jakarta mengambil lebih banyak dari Papua daripada memberi padahal yang terjadi kebalikannya," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, Freeport dan Bintuni negara mendapatkan Rp 26 triliun tahun 2018.

"Nah, kita mengembalikan atau menganggarkan di APBN melalui DAU dan DAK itu Rp 92 triliun. Itu semua dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Papua," pungkas Jokowi.

sumber: tribunnews.com

Editor: sella.