HETANEWS

Danai Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Akan Lelang Aset di Jakarta ke Swasta

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Jakarta, hetanews.com - Pemerintah berencana melakukan lelang terbuka bagi pihak swasta untuk dapat mengelola aset di DKI Jakarta. Skema kerja sama pengelolaan aset ini merupakan upaya pemerintah untuk membiayai pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, keuntungan yang didapat dari kerja sama pengelolaan aset ini akan masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PNBP yang didapat dari kelola aset ini yang nantinya digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur dasar di Ibu Kota negara baru.

"Gedung pemerintahan sistemnya melalui kerja sama pengelolaan aset. aset dari Jakarta akan menghasilkan PNBP. PNBP itu yang akan dipakai untuk membangun gedung pemerintahan," ujar dia di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Oleh karenanya, untuk merealisasikan rencana tersebut pemerintah mengadakan lelang terbuka bagi pihak swasta. "Kita lakukan proses bidding atau lelang terbuka," katanya.

Sebagai informasi, rencana pemindahan Ibu Kota negara baru membutuhkan dana sedikitnya Rp466 triliun. Sebanyak 19 persen kebutuhan dana diambil dari APBN, di mana alokasinya akan diambil dari skema kerja sama pengelolaan aset Ibu Kota baru dan DKI Jakarta.

Mantan Menteri Keuangan itu sebelumnya sempat menjelaskan, untuk skema KPBU ini, swasta dapat mengelola aset tersebut dengan jangka waktu maksimal 30 tahun.

"Pemerintah dan swasta kerja sama boleh sewakan gedung itu 30 tahun. Semua pemasukan buat dia tapi kita dapat uangnya untuk bangun gedung baru. Itu contoh simpelnya," ucapnya.

sumber: inews.id

Editor: sella.