HETANEWS

KKB Papua Terkini-Serda Rikson Gugur dan 2 Warga Sipil Tewa setelah Mendadak Terjadi Baku Tembak

KKB Papua dan TNI. (ist)

Papua, hetanews.com - Kekhawatiran aksi demo warga Papua menolak pernyataan rasis ditunggangi Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi kenyataan.

Aksi di halaman Kantor Bupati Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019) berubah jadi baku tembak yang menewaskan tiga orang. Yakni satu anggota TNI Serda Rikson Edi Candra dan dua warga sipil yang belum diketahui identitasnya.

Selain itu, dari TNI dua lagi mengalami luka-luka termasuk satu orang kritis dan tiga anggota Polri juga mengalami luka-luka.

Serda Rikson Edi Candra (kanan)
Serda Rikson Edi Candra (kanan) (facebook)

Polri memastikan, pihak yang terlibat baku tembak dengan personel kepolisian dan TNI di halaman Kantor Bupati Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019), adalah kelompok kriminal bersenjata.

"Penyerangnya diduga terindikasi kelompok KKB," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ketika ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu.

Meski demikian, polisi belum dapat mengidentifikasi asal-usul kelompok tersebut. Peristiwa tersebut sendiri berawal dari unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Deiyai oleh sekitar 150 orang.

Mereka menuntut bupati menandatangani referendum.Di sela tuntutan para demonstran tersebut, aparat kepolisian dan TNI sempat berhasil bernegosiasi.

Aparat nyaris berhasil membujuk massa untuk menghentikan aksi mereka. Pada saat negosiasi masih berlangsung, Dedi mengatakan, sekitar seribu orang tiba-tiba datang ke lokasi dari segala penjuru.

Mereka membawa senjata tajam, bahkan diduga membawa senjata api. Mereka menyerang aparat. Pada saat itulah kontak tembak antara massa dengan aparat terjadi.

"Satu anggota TNI AD gugur dan ada tambahan lima anggota Polri terluka (akibat) panah," ujar Dedi.

Kapolda Papua Irjen Pol Rudolph A. Rodja mengakui saat bentrok antara massa dan aparat keamanan di Distrik Waghete, Kabupaten Deiyai, juga menyebabkan korban jiwa di pihak massa.

Namun ia menegaskan jumlahnya tidak seperti informasi yang beredar. "Korban di pihak massa dua orang meninggal dunia dan sudah dibawa ke RS. Jadi bukan enam orang," sebutnya melalui pesan singkat, Rabu (28/8/2019).

Ia juga mengakui dalam aksi tersebut, massa telah merampas senjata api milik TNI.

"Massa merampas sekitar 10 pucuk senpi sambil melakukan penembakan ke arah petugas TNI dan POLRI yang sedang melakukan pengamanan unjuk rasa yang pada awalnya damai," kata Rudolph.

Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Cpl Eko Daryanto kepada Kompas.com melalui telepon, belum mengonfirmasi soal perampasan 10 senjata api milik TNI.

Namun, ia mengakui ada laporan bila massa sempat berbuat anarkis kepada aparat keamanan. "Memang ada informasi (massa) merebut senjata, tapi kami sedang confirm ke sana betul tidaknya.

Mereka ada upaya aksi anarkis untuk merebut senjata dari anggota TNI yang melakukan pengamanan," tuturnya.

Sedangkan mengenai isu adanya korban jiwa dari pihak massa, Eko mengakui hal tersebut.

Namun jumlahnya tidak seperti informasi yang beredar. "Kami yang korban 6 itu, 3 TNI dan 3 Polri, 1 meninggal, yang lain luka-luka ada 1 kritis.

Kalau dari info rumah sakit, masyarakat 1 yang masuk, kita belum tahu lukanya," terangnya.

Akibat kejadian tersebut, Serda Rikson gugur karena mengalami luka panah dan bacok di bagian dada. Selain itu, satu lagi anggota TNI Serka Arif kritis dan dirawat secara intensif di Rumah Sakit (RS) Deiyai.

Selain itu, 3 petugas polisi dan seorang warga juga terluka.  "Serka Arif kini kritis, korban mengalami luka senjata tajam sejenis parang di bagian kepala dan pelipis. Kini korban dirawat di RS Deiyai," ujar Eko.

Sementara, Sertu Sunendra terkena panah pada bagian pantat dan punggung sebelah kanan. Kemudian, korban dari kepolisian, Bripda Dedi terkena panah pada bagian leher, Bripka Rifki terkena panah pada bagian tangan kiri, dan Bharada Akmal terkena panah di bagian punggung belakang.

Menurut Eko, kini situasi di Distrik Waghete, Deiyai, sudah berangsur kondusif dan massa telah membubarkan diri sejak pukul 16.00 WIT. Kini, sambung Eko, Dandim 1705/Paniai, bersama Bupati Deiyai dan para tokoh masyarakat setempat sedang berkumpul untuk mengatasi masalah tersebut. 

Situasi di Deiyai pada malam ini dikatakannya aman dan seluruh korban meninggal dunia dan luka-luka telah dibawa ke RSUD Paniai di Enarotali.

Sedangkan Koordinator aksi, Yul Toa Motte mengatakan, mulanya massa berjumlah 500 orang melakukan unjuk rasa di depan kantor bupati, Rabu pukul 09.00 WIB.

Aksi massa itu terkait tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Namun, pada pukul 13.00 WIB, kerusuhan pecah setelah aparat menembakan gas air mata. ”Kemudian dilanjutkan dengan timah peluru.

Saya lihat sendiri dengan mata sendiri,” kata Yul, saat dihubungi,Rabu.

Dia menyebut, ada korban dalam kejadian ini. ”Situasi sampai saat ini peluru masih bunyi, masih memanas,” tambah dia.

Sebelum bendera Bintang Kejora berkibar di Kantor Bupati Deiyai, Senin (26/8/2019).

Simbol pergerakan Papua Merdeka itu berkibar selama 1,5 jam sebelum diturunkan. Seorang koordinator aksi Yosep Iyai kepada kantor berita Reuters menjelaskan, sedikitnya 5000 orang ikut aksi di Deiyai, yang terletak sekitar 500 km dari ibukota Papua, Jayapura.

"Di kantor bupati, Bendera Bintang Kejora dikibarkan sekitar 1,5 jam," katanya seraya menambahkan, aksi itu sendiri berlangsung secara damai. Aksi serentak terjadi di Paniai, Dogiayai, Wamena, Yahukimo serta sejumlah kota lainnya di luar Papua seperti di Makassar.

Aksi solidaritas terhadap Papua juga telah digelar sebelumnya di Jakarta, Semarang, Den Haag Belanda, Melbourne dan Alice Springs Australia, serta Port Moresby PNG.

Di Deiyai sendiri, aksi diikuti ribuan orang termasuk warga yang mengenakan pakaian tradisional, yang berbaris di jalan-jalan kota itu.

Aksi massa ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya pekan lalu, yang menyebabkan terbakaranya sejumlah fasilitas umum di Papua.

Massa marah dengan penghinaan berbau rasis terhadap mahasiswa Papua yang terjadi di asrama mahasiswa daerah tersebut di Jawa Timur pada 17 Agustus.

Media setempat melaporkan setidaknya lima prajurit TNI telah diskors dan akan diseret ke pengadilan militer terkait kasus di asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Padahal sejak kemarin hingga hari ini, Rabu (28/8/2019), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar dialog dengan elemen masyarakat Papua, di Kota Jayapura.

Dalam dialog yang membahas beberapa permasalahan yang tengah berkembang di Papua itu, nama Egianus Kogoya, pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Nduga, ikut disebut.

Bahkan, Panglima TNI menyampaikan niatannya untuk mengajak Egianus Kogoya berdialog. "Saya sudah sampaikan untuk bisa berdialog, yang membuka adalah saya ke Pendeta Lipius (Biniluk) untuk bisa berdialog dengan tokoh agama, termasuk Egianus Kogoya," tutur Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sumber permasalahan yang membuat sosok Egianus Kogoya dan kelompoknya terus berulah, sambung Panglima, bisa diketahui bila ada dialog antar kedua belah pihak.

Melalui dialog, diyakini bisa didapat solusi paling tepat untuk menyelesaikan masalah keamanan di Papua, terutama yang terkait dengan separatisme. "Ini supaya kita semua bisa mengetahui akar permasalahannya itu apa, sehingga apa yang kita ketahui nanti bisa menyelesaikan dari sudut pandang Papua," kata Panglima TNI.

Senada dengan Panglima TNI, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menilai dialog bisa menjadi solusi yang tepat untuk Papua. Menurut dia, apa yang telah dilakukan pemerintah dan aparat keamanan saat mengatasi masalah di Aceh, bisa juga dilakukan untuk Papua.

"Kalau ingin berdialog, kita juga siap berdialog. Tadi Bapak Panglima bahkan sudah mencari jalur tersendiri ke beberapa tokoh, bahwa beliau mau berdialog blak-blakan kepada saudara-saudara kita tersebut," tutur dia.

Seruan dialog ini sebelumnya sudah dilontarkan Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua P Sembiring. "Sampaikan sama dia, salam saya untuk Egianus Kogoya, segera bergabung ke NKRI," cetusnya kepada media, di Jayapura, Sabtu (27/07/2019).

Pasukan TNI yang ada di Nduga, terangnya, memiliki dua tugas pokok, yaitu penegakan hukum kepada kelompok bersenjata yang kerap melakukan penembakan dan mengawal pembangunan.

Ia pastikan TNI juga bisa melakukan langkah persuasif bila kelompok Egianus Kogoya memiliki iktikad baik untuk menyerahkan diri dan menyatakan siap bergabung dengan NKRI.

"Bahwa Egianus itu saudara kita semua hanya saja saat ini kita lagi tidak sepaham, untuk itu kita rangkul dan mengajak dia untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi," tuturnya.

Menurut dia, pergerakan KKB di Nduga masih akan terus berlanjut dan pasukan TNI akan selalu dalam posisi siaga. Pembangunan Jalan Trans Papua di Nduga akan terus dilakukan karena hal tersebut sudah menjadi program strategis nasional yang harus berjalan.

"Namanya OPM pasti akan melakukan tindakan kekerasan selagi dia tidak ditangkap. Hari ini dia tenang, nanti saat kita lengah dia mulai lagi, dia kayak benang kusut," kata Sembiring.

Blokir Data

Usai menggelar dialog dengan elemen masyarakat Papua di Kota Jayapura, pada Selasa (27/08/2019) malam, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan mengenai rekomendasi pemblokiran jaringan data di Papua dan Papua Barat.

Kapolri menyebut, hal tersebut dilakukan untuk menutup akses penyebaran hoaks yang disebutnya dimainkan oleh pihak tertentu.

"Ini dianggap sangat membahayakan, perlu ada upaya untuk hoaks dan provokasi jangan berkembang. Kami tahulah ada pihak yang bermain untuk mengembangkan hoaks-hoaks itu," ujar Tito.

Gambar pemuda asal Papua yang tewas dengan keterangan sebagai salah satu mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur, disebut Kapolri sebagai pemicu kemarahan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Gambar yang tidak benar kejadiannya tersebut terus menyebar dan menyulut kemarahan masyarakat, meski sudah ada upaya klarifikasi dari pihak Polri. "Kami berusaha mengonter, menetralisir, mengklarifikasi, tapi mungkin ada yang baca, ada yang tidak, masyarakat sudah terlanjur terbakar, maka langkah kami di antaranya slow down dulu," terang Tito.

Aksi pembakaran dan perusakan sejumlah fasilitas umum yang terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat, kemudian disikapi dengan pembatasan jaringan data yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas rekomendasi Polri.

Faktor keamanan nasional, terang Kapolri, adalah hal yang paling mendasar sehingga kebijakan tersebut dikeluarkan.

"Ini kita untuk keamanan nasional, termasuk keamanan wilayah ini (Papua), ini jadi prioritas dulu, kalau sudah aman pasti akan mengorbankan kebebasan, sedikit," kata dia.

Namun, Kapolri memastikan keputusan untuk memblokir jaringan data juga memiliki dasar hukum yang kuat. "Tentu itu tidak dilarang, dalam UU ICCR Pasal 19 disebut salah satunya adalah keamanan nasional.

Jadi kebebasan menyampaikan pendapat, ini tidak berarti absolut sebebas-bebasnya, ada 4 batasan, salah satunya keamanan nasional yang tentu dari aparat keamanan," tutur dia.

Pemblokiran layanan data, lebih khusus jaringan milik Telkom Grup di Papua dan Papua Barat, dilakukan sejak 19 Agustus 2019. Pada awalnya, layanan data yang diblokir hanya milik Telkomsel, namun sejak 25 Agustus 2019, beberapa layanan milik Telkom pun terputus.

Jamin Keselamatan Mahasiswa Papua di Indonesia

Sebelum tiba di Jayapura, pada siang hari, Panglima TNI dan Kapolri telah mengunjungi Kabupaten Biak Numfor untuk melakoni agenda yang sama dengan elemen masyarakat setempat.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Selasa (27/08/2019) mengunjungi Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura, Papua. Usai mengadakan pertemuan internal di Mapolda Papua, Panglima TNI dan Kapolri memberikan keterangan kepada wartawan terkait situasi di Papua dan Papua Barat.

"Yang jelas kita akan terus mengevaluasi situasi, yang penting komitmen kita bersama untuk menjaga situasi keamanan di Papua, jangan terpengaruh hoaks," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Ia juga meminta media massa membantu aparat keamanan dan pemerintah untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif dengan menyajikan pemberitaan yang menyejukkan.

Kapolri juga menyampaikan jaminan keamanan kepada masyarakat dan mahasiswa Papua yang berada di seluruh wilayah Indonesia.

"TNI-Polri juga memberikan jaminan kepada adik-adik mahasiswa Papua atau orang asli Papua yang tinggal di luar Papua, kita berikan jaminan keamanan," katanya.

"Namun namanya juga merantau, sama seperti pendatang dari luar Papua yang datang ke sini, harus mampu beradaptasi dengan kehidupan masyarakat lokal setempat, saling menghargai dan saling menghormati, itu yang penting," sambung Titio yang juga pernah menjadi Kapolda Papua.

Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Papua Barat dan Gubernur Papua sudah bersepakat untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif setelah aksi protes atas dugaan tindak rasisme kepada mahasiswa Papua bermunculan di sejumlah daerah.

"Saya juga bertemu Bapak Gubernur (Papua) di Istana kemarin, bersama Pak Panglima kita berkomitmen untuk sama-sama menjaga keamanan di Tanah Papua ini," tuturnya.

Pada prinsipnya, terang Kapolri, situasi keamanan di Papua dan Papua Barat sudah jauh mendingin, meski masih ada beberapa aksi di beberapa tempat. Pada Selasa malam, Panglima TNI dan Kapolri dijadwalkan menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat dan agama di Swiss-bell Hotel Jayapura. Namun pertemuan tersebut bersifat tertutup.

sumber: tribunnews.com

Editor: sella.