HETANEWS

Kasus OTT di BPKD Siantar, Mangatas: Pasti Ada yang Memerintah Adiaksa

Pasca OTT, Tidipkor Polda Sumut melakukan pemeriksaan kedua di Kantor BPKD.

Siantar, hetanews.com - Wakil Ketua DPRD Siantar, Mangatas Silalahi, meminta Polda Sumut mengusut tuntas kasus pungli, yang melibatkan Kepala Dinas dan Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Siantar.

Selain itu, pihak Kepolisian juga diminta serius untuk mengungkap siapa dalang, di balik kasus pungli tersebut.

"Kita berharap tak sebatas Adiaksa Purba (Kadis BPKD), kita yakin seperti yang disampaikan Direktur Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana, beberapa waktu lalu, yang mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan pengembangan untuk kemungkinan penetapan tersangka lain kasus itu, dan saya yakin akan itu,"kata Mangatas, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (25/8/2019).

Menurut Mangatas, sosok Adiaksa Purba yang menjabat  Kepala BPKD, tak berani melakukan pungli tanpa ada yang memerintahkan. Mangatas menduga, ada sesuatu di balik pungli tersebut.

"Pasti ada yang memerintahkan dia (Adiaksa Purba). Kita harap Polda Sumut usut kasus ini sampai tuntas, " tegas Ketua Golkar Siantar ini.

Beberapa ruangan kantor BPKD Siantar disegel pasca OTT.

Mangatas yang mengikuti perkembangan pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tipidkor Polda Sumut di BPKD, curiga dan mempertanyakan ajudan pribadi Wali Kota, Hefriansyah, berinisial R, yang tak pernah terlihat setelah kejadian OTT tersebut.

"Setelah kejadian, kan tak pernah kelihatan, beberapa kali sidang paripurna, dia ( R ) ajudan Wali Kota ini nggak pernah kelihatan. Inikan jadi tanda tanya besar," katanya.

Untuk itu, dia berharap agar Polda sumut mengusut tuntas peristiwa ini, sehingga menjadi efek jera di kota Siantar.

Baca juga: Wali Kota Siantar dan Wakilnya Penuhi Panggilan Polda Sumut, Penyidik Diminta Serius Tuntaskan Korupsi

"Pokoknya tak berhenti di Adiaksa Purba selaku Kepala BPKAD Pemko Siantar. Kejadian ini seharusnya menjadi efek jera," tandasnya.

Tim Kuasa Hukum Adiaksa Purba, Netty Simbolon dalam jumpa pers yang digelar pada Minggu 27 Juli 2019, lalu, mengatakan, Wali Kota Siantar, Haji Hefriansyah SE MM dan Sekretaris Daerah (Sekda), Budi Utari AP, diduga ikut menikmati aliran dana kasus OTT pemotongan upah pungut (UP) pajak di BPKD Siantar yang dilakukan petugas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumatera Utara tersebut.

"Pemotongan seperti itu bukan lagi sekali ini terjadi. Bahkan ini sudah menjadi kebiasaan, dana upah pungut pajak itu sampai kepada pimpinan paling atas pun dapat, kita ada datanya," kata tim penasehat hukum Adiaksa Purba (tersangka), Netty M Simbolon SH MH, saat temu pers dengan sejumlah wartawan, di Kedai Kopi Horja, jalan Wandelfad.

Penulis: gee. Editor: gun.