HETANEWS

Terkait 'Keterlibatan' Pejabat dalam Penebangan Hutan Tele, Inspektorat Abaikan Perintah Bupati Samosir?

Lokasi penebangan kayu yang diabadikan awak media, ketika Bupati Samosir sidak, pada bulan Mei 2019 lalu. (foto/stm)

Samosir, hetanews.com - Instruksi Bupati Samosir, Rapidin Simbolon kepada Inspektorat Pemkab Samosir untuk melakukan pemeriksaan kepada Asisten I, Anggiat Sinaga, terkait penebangan Hutan Tele, sampai saat ini tak juga kelar.

Ketika hal itu dikonfirmasi, Plh Kepala Inspektorat Samosir, Jonni Sitanggang, yang juga merupakan Irban I Ispektorat Pemkab Samosir, mengaku, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan, namun lupa tanggal pemeriksaan tersebut.

"Masih dalam pemeriksaan, namun kami lupa tanggal pemeriksaannya, serta dokumentasinyapun ketika itu tidak ada," ujarnya ketika ditanya wartawan, terkait tanggal dan dokumentasi pemeriksaan, di ruang kerjanya, di komplek Kantor Bupati Samosir, Senin (19/8/2019), lalu.

Beberapa waktu lalu, tepatnya 1 Juni 2019, lalu, Rapidin Simbolon mengaku kecolongan. Alasannya, pada saat Rapidin turun meninjau lokasi penebangan hutan Tele, dia mendapati surat dari operator alat berat, dan terlampir surat Sekretariat Daerah Samosir bernomor 180/3246/HK/VIII/2018, perihal pertimbangan rencana penebangan kayu, pada lahan hak milik, yang didalamnya ditandatangani oleh Asisten I Pemkab Samosir, Drs Mangihut Sinaga, MM, yang bertindak sebagai Plh Sekda Samosir.

Padahal, Rapidin Simbolon selaku Bupati, tidak pernah memberikan perintah kepada bawahannya untuk mengijinkan penebangan hutan Tele.

Atas hal itu, Rapidin memerintahkan pihak Inspektorat, pada 1 Juni 2019 lalu, untuk melakukan pemeriksaan kepada Mangihut Sinaga yang dianggap telah menyalahgunakan wewenang, hingga mengakibatkan kerugian moril dan moral.

Baca juga: DPRD dan Aktivis Lingkungan Menyesalkan Perusakan Lingkungan di Samosir

Baca juga: Polres dan Kejari Samosir akan Lakukan Penyelidikan Kepemilikan Lahan di Areal Hutan Tele

Baca juga: Mantan Kadishut Samosir Angkat Bicara Kepemilikan Lahan di Hutan Tele

"Yang jelas, saya merasa kecolongan dengan surat ini, karema saya tidak pernah memberikan perintah kepada bawahan saya untuk mengijinkan penebangan hutan Tele. Saya akan membawa masalah pengrusakan hutan Tele ini ke ranah hukum, dan siapapun ASN yang terlibat disini, saya tidak akan melindunginya,"tegas Rapidin, ketika itu.

Terkait hal itu, Jonni Sitanggang enggan berkomentar lebih detail, sejauh mana pemeriksaan yang dilakukan kepada Mangihut Sinaga, sesuai instruksi Bupati. Bahkan, indikasi keterlibatan Mangihut, belum bisa dijelaskannya.

Jonni hanya mengatakan, pemeriksaan sudah dilakukan sejak minggu kedua, pada Juli 2019, lalu. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), disampaikan Jonni, nantinya terlebih dulu harus disampaikan kepada Bupati.

"Sudah dilakukan pemeriksaan berdasarkan instruksi Bupati, pada minggu ke dua Juli 2019. Proses selanjutnya, LHP kepada Bapak Bupati nanti, sekaligus bisa dikonfirmasi kepada Bapak Bupati,"tambahnya.

Disinggung lebih jauh, Jonni enggan membeberkan, apa saja yang terdapat dalam LHP tersebut. Sampai saat ini, LHP dimaksud belum diserahkan ke Bupati.

"Pemeriksaan tersebut apakah benar dugaan penyalahgunaan kewenangan dan kerugian yang diakibatkan akan dibuktikan Program Kajian Auditor (PKA),"tuturnya.

Menurutnya, kalau PKA belum keluar, tentu belum bisa dipastikan letak kesalahan Aisten I yang dimasud. Saat ini, Inspektorat Pemkab Samosir masih dalam penyusunan LHP.

Soal hasil itu, ditambahkan Jonni, sifatnya rahasia dan hanya bisa disampaikan ke Bupati. Soal limit waktu kapan bisa publik dapat mengetahui, Jonni menyebutkan, hampir tidak ada ketentuan jangka waktu dalam pemeriksaan.

"Alasannya, setiap kasus kan berbeda-beda penangannya,"tuturnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi wartawan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Ismail Lubis, menyesalkan kasus penebangan hutan Tele itu.

Inspektorat, katanya, seharusnya membuka informasi sebanyak-banyaknya kepada publik, terkait audit yang sedang berjalan.

"Kita begini yah, kadang-kadang pemerintah daerah ini lucu juga. Apalagi, Inspektorat berhak melakukan audit terhadap pelanggaran yang sifatnya nanti merugikan daerah,"sesalnya.

Seharusnya, kata Ismail, dalam tahapan-tahapan audit yang dilakukan Inspektorat terhadap Aisten I, Mangihut Sinaga, harus dilakukan transparan. "Sehingga jangan alergi terhadap wartawan dan publik terkait apa yang sudah mereka laksanakan,"anjurnya.

Apa pun yang sedang dilakukan Insoektorat menyangkut kepentingan publik, semestinya dibeberkan. Semisal, menyangkut korupsi atau lainnya. Terlebih kasus yang telah mengakibatkan korban jiwa akibat banjir bandang, pihak Inspektorat harusnya melimpahkan kasus itu secepatnya kepada pihak Kepolisian atau Kejaksaan, tegasnya.

Penulis: stm. Editor: gun.