HETANEWS

Diduga Kerugian Daerah Semester II TA 2018 Kota Tebingtinggi Mencapai Rp.20.834.983.793.50

Wali Kota LSM LIRA Tebingtinggi, Ratama Saragih. (Foto/WH/Hetanews.com)

Tebingtinggi, hetanews.com - Diduga dari rekapitulasi kerugian daerah hasil pemeriksaan perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara semester II Tahun Anggaran 2018 (per 18 Februari 2019) Kota Tebingtinggi, sebesar Rp.20.834.983.793.50.

Wali Kota LSM LIRA Tebingtinggi, Ratama Saragih kepada wartawan, menyampaikan, bahwa usai menerima data rekapitulasi tahunan matrix pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan perwakilan BPK RI Sumut Senin (12/8/2019) di Medan, bahwa jumlah yang sudah diangsur kerugian daerah Kota Tebingtinggi sebesar Rp.3.348.138.262,88, dengan nilai pelunasan sebesar Rp.9.224.042.941,40. Sehingga masih meninggalkan sisa kerugian daerah dengan nilai sebesar Rp.8.262.802.589,22 dengan presentase sebesar 60,34 persen, beber Ratama, Kamis (15/8/2019), lalu.

Lanjutnya, dari 19 LHP yang diaudit, terdapat 245 Temuan Pemeriksaan (TP), yang direkomendasikan BPK sebanyak 641 dengan rincian Hasil Pemantauan Tindak Lanjut.

Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 561, belum sesuai sebanyak 67, belum ditindak lanjuti sebanyak 2 temuan dengan persentase 89,24 persen, ujarnya.

Dari data tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Tebingtinggi masih memerlukan perhatian yang extra.

Artinya, Pengawasan Intern (APIP) harus dengan benar dan betul difungsikan, mengingat nilai kerugian daerah yang juga kerugian Negara di Kota Lemang ini cukup signifikan. Apalagi jumlah persentase penyelesaian kerugian daerah TA.2018 masih cukup tinggi, yakni, sebesar 60.34 persen dengn nilai Rp.8.262.802.589,22.

Ratama juga mengatakan, pemborosan anggaran harus dielaminer sedapat mungkin.

Anggaran harus digunakan untuk yang sangat prioritas, bukan untuk kegiatan yang inefisiensi yang masih sebagai paradigma dan kebiasaan buruk penyelenggara Pemerintahan. Belum lagi anggaran belanja pembangunan yang tidak tepat dan nyaris total lost, seperti Pasar Induk yang sudah 2 tahun tidak difungsikan, jembatan Penghubung Pasar Sakti dan Brohol, ini merupakan indikasi pemborosan anggaran, ungkapnya.

Disisi lain, pihak DPRD Kota Tebingtinggi harus ingat akan fungsinya sebagai Pengawas Pemerintah, di garda terdepan.

Seperti diketahui, bahwa LSM-LIRA dalam hal ini DPD LIRA Kota Tebingtinggi adalah NGO (Non Goverment Organitition). Lembaga indepedent yang juga mitra Pemerintah, senantiasa terus mengawal jalannya pengelolaan keuangan pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan, sehingga didapat hasil yang signifikan, yakni kesejahteraan rakyat Tebingtinggi, katanya.

DPD LSM-LIRA Tebingtinggi, adalah lembaga responder resmi Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang sudah berjalan selama 3 Tahun, tutup Ratama.

Penulis: wh. Editor: gun.