HETANEWS

Surat Pernyataan Bermaterai Subaktiar Penuhi Unsur Pidana

Dame Jonggi Gultom, SH

Siantar, hetanews.com- Dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan atas surat pernyataan bermaterai yang dibuat Subaktiar untuk persyaratan peserta seleksi calon badan Pengawas dinilai memenuhi unsur pidana. 

Menurut praktisi hukum, Dame Jonggi Gultom, surat pernyataan bermaterai tersebut merupakan pakta integritas yang dibuat secara jujur dan mampu dipertanggung jawabkan. 

Artinya, kata Jonggi, pakta integritas itu adalah konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, satu kata dengan perbuatan. 

"Itu pakta integritas [surat pernyataan bermaterai]. Dengan surat itu dia telah menyatakan diri tidak sebagai sebagai anggota parpol atau caleg," katanya, Kamis (22/8/2019).

Belakangan diketahui publik surat pernyataan yang dibuat Subaktiar itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Subaktiar rupanya sudah tercatat dalam Daftar Calon Tetap [DCT] Anggota DPRD Kabupaten Langkat sebelum mendaftar sebagai calon badan pengawas.

Menurut Jonggi, itu adalah tindakan pemalsuan dokumen. Surat pernyataan yang dibuat untuk melengkapi persyaratan administrasi peserta calon badan pengawas, kata dia, diduga sengaja dipalsukan untuk memenuhi persyaratan.

"Sudah jelas ada pemalsuan dokumen persyaratan administrasi calon yang dia [Subaktiar] buat. Dan itu memenuhi unsur pidana. Karena ada dokumen yang sengaja dia palsukan," katanya.

Dijelaskanya lebih lanjut, dengan adanya pemalsuan dokumen tersebut, turut juga memenuhi unsur pidana penipuan. Publik kata dia, telah ditipu lewat pengumunan tahapan seleksi yang dikeluarkan Pansel.

Karena ini bukan delik aduan, sambung mantan Ketua BEM Fakultas Hukum USI ini, siapapun dapat melaporkan persoalan ini ke ranah hukum.

"Jadi masuk juga unsur penipuan didalamnya. Pansel dan publik juga ditipu. Dengan pemalsuan dokumen yang dibuat. Karena itu sudah merugikan peserta calon badan pengawas,"ungkapnya.

Diwawancarai sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Junaidi Sitanggang, mengatakan bahwa Anggota Badan Pengawas PDPHJ terpilih Subaktiar, telah mengundurkan diri pasca diketahui dirinya sebagai Calon Legislatif di Daerah Pemilihan [Dapil] I dari Partai Amanat Nasional [PAN] nomor urut 2. 

Subaktiar lolos dari persyaratan calon badan pengawas yang dibuat oleh Pansel pada 2 April 2019, pada poin ke-13 dijelaskan bahwa; calon badan pengawas tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau wakil dan atau calon legislatif dengan surat pernyataan dan bermaterai.

Lalu mengapa Pemko Pematangsiantar atau Panitia Seleksi [Pansel] tidak menempuh persoalan ini ke jalur hukum? Junaidi Sitanggang menuturkan,  Pansel sudah membubarkan diri pasca pelantikan 3 badan/dewan pengawas perusahaan daerah terpilih.

"Pansel sudah selesai tugasnya. Sudah berakhir tugasnya," kata Ketua Badan Pengawas ini.

Menurut Juanaidi yang juga Kabag Tapem Pemko Siantar, sejauh ini Pemko atau Pansel tidak berupaya untuk menuntut Subaktiar atas dugaan pemalsuan data diri. Kecuali, kata dia, ada hal yang merugikan masyarakat banyak.

"Yang kami ketahui dia disini sudah mengundurkan diri. Jadi gak balik ke awal lagi [proses penjaringan oleh Pansel]. Jadi kalau menuntut dia [Subaktiar] kecil kemungkinan," pungkasnya.

Baca juga: Pemko Siantar Tak Bakal Menuntut Subaktiar Atas Dugaan Keterangan Palsu

Penulis: gee. Editor: edo.