HETANEWS

Mangatas: Penerimaan Cacat Hukum, Pansel Bertanggung Jawab, Lakukan Pemilihan ulang

Mangatas Silalahi Wakil Ketua DPRD Siantar

Siantar, hetanews.com - Terkait adanya salah satu Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) yakni Subaktiar merupakan salah satu Calon Legislatif (Caleg) menurut unsur pimpinan DPRD Kota Siantar bahwa penerimaan calon sudah cacat hukum sehingga penerimaan calon dewan pengawas harus diulang, dan Pansel harus bertanggung jawab terhadap itu.

Hal itu dikatakan oleh Wakil ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi, Selasa (20/08/2019), dia menyebutkan jika penerimaan calon harus diulang karena sudah cacat hukum.

"sekarang ku tanya kalau dipenjaringan ketika verifikasi salah produknya gimana?,berarti produknya salah maka lakukan lagi pendaftaran ulang,"katanya dengan tegas.

Ditanya apakah 2 orang lagi Dewan Pengawas akan gugur?, Mangatas membenarkan hal tersebut, dia beralasan jika proses penerimaan sudah cacat hukum.

"Yah orang penerimaan calon sudah gugur, masa cuman satu, kan beda kalau penerimaan tidak cacat hukum, ada salah satu orang tetapi dikalahkan itu dia bisa dicopot, tetapi ini dia beda, penerimaan sudah salah,"kataya.

Masih kata Mangatas saat ini Pansel sedang meminta data dari KPU Langkat, jika data tersebut benar maka jelas kata Mangatas jika proses penerimaan Dewan Pengawas cacat hukum.

"kalau keluarlah nanti data yang mereka minta ke Langkat, kosekuensiya apa?, yah proses penerimaannya cacat hukum,"katanya lagi dengan nada yang sangat tegas.

Ditanya berarti dengan hal tersebut Pasel tidak bekerja secara maksimal?, Mangatas malah menyebutkan jika Pansel memang tidak bekerja secara benar.

"Apa ada lagi diatas tidak maksimal?, sangat tidak maksimal, mereka harus bertaggung jawab atas penerimaan yang cacat hukum,"katanya.

Dikatakan jika dilakukan penjaringan ulang, maka Negara akan dirugikan terhadap kinerja Pansel yang sangat tidak maksimal tersebut, Mangatas menyebutkan hal tersebut adalah konsekuensi dari tidak bekerja maksimalnya Pansel dalam menjaring Dewan Pengawas.

"Engga bisa tidak diulang, jadi yang ini gimana, yang harus bertanggung jawab Pansel makanya, makanya engga bisa main-main, jadi nampak siapa sebenarnya yang bermain disini, inikan suka-suka di Siantar ini, si A, B, C yang menang bisa D,E,F yang dilantik,"katanya.

Diapun menyebutkan jika hal ini diharapkan menjadi perhatian bagi DPRD Kota Siantar yang baru.

"Pansel harus mempertanggung jawabkan kinerjanya, apa lagi ini mau masuk DPRD yang baru mudah-mudahan ini menjadi perhatian nanti,"katanya.

Terpisah Timbul Lingga yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Siantar mengatakan hal senada, dia menyebutkan jika Pansel harus bertanggung jawab terkait hal tersebut.

"Terkhusus Pansel harus bertanggung jawab atas proses yang salah, dan Walikota juga harus bertanggung jawab,"katanya dengan tegas.

Dia juga mengharapkan proses penerimaan dewan pengawas PDPHJ yang salah tersebut mejadi perhatian bagi DPRD Siantar yang baru.

"Saya juga harapkan ini nanti menjadi perhatian bagi DPRD yang baru,"katanya.

Penulis: tom. Editor: tom.