HETANEWS

KPU Pematangsiantar Gelar Evaluasi Kampanye Pemilu 2019

Acara evaluasi fasilitasi kampanye Pemilu 2019, Selasa 20 Mei 2019

Siantar, hetanews.com- KPU Pematangsiantar menggelar  evaluasi fasilitasi kampanye Pemilu 2019 bersama Bawaslu dan perwakilan Parpol. Dalam evaluasi ini disinggung mengenai tingkat money politik, APK caleg hingga zonasi kampanye di Kota Pematangsiantar, Selasa (20/8/2019)

Dalam evaluasi ini, komisioner KPU Pematangsiantar Nurbaiyah Siregar menyampaikan bahwa, Alat Peraga Kampanye [APK] yang difasilitasi KPU banyak yang tidak dipasang oleh partai politik [Parpol] peserta pemilu. 

Eli Rajagukguk dari Partai Demokrat berpendapat, ketidaksiapan Parpol untuk memasang APK yang difasilitasi KPU dikarenakan biaya pemasangan APK tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Meski demikian, kata Nurbaiyah, ternyata ada beberapa caleg yang memasang APK sendiri. APK tersebut, kata dia, ada yang dipasang pada billboard. Padahal kata dia menambahkan, KPU juga mengatur soal APK tambahan.

Masih terkait APK, Fernando Sitorus dari Partai NasDem menilai, zonasi kampanye yang ada di Kota Pematangsiantar perlu dievaluasi. Pasalnya, ada penempatan zonasi kampanye yang tidak tepat. 

Seperti pengalamannya saat memasang APK di salah satu zonasi di jalan Narumonda Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan. Dilokasi itu menurut dia, tak layak menjadi zona kampanye diakibatkan letaknya berdekatan dengan tempat pemakaman umum.

"Saya berharap kedepan zonasi kampanye perlu menjadi catatan penyelenggara pemilu. Dimana-mana saja tempat yang layak untuk penempatan alat peraga," ucapnya, 

Kepada Bawaslu Pematangsiantar, Fernando menyinggung soal tingkat money politik yang terjadi pada Pemilu serentak yang digelar 17 April 2019 di Kota Pematangsiantar. Ia juga menyinggung kurang cermatnya para petugas Bawaslu di Kecamatan hingga kelurahan dan TPS.

"Ini merupakan evaluasi bagi kita semua. Tentang money politik yang ada di Kota Siantar ini. Terhadap kinerja Bawaslu, kedepan kita mintakan bekerja [lebih] mengacu perundang-undangan," pungkasnya, seraya menyinggung pelanggaran administrasi salah satu caleg pada Pilkada 2019.

Penertiban APK oleh Bawaslu Pematangsiantar
Ketua Bawaslu Pematangsiantar, Syafii Siregar mengatakan, pihaknya telah melakukan penertiban APK ditiap kecamatan dalam Pilkada serentak 2019. Bawaslu Pematangsiantar, kata dia, sudah menertibkan baliho sebanyak 4 tahap.

"Sebelum melakukan penertiban kita kordinasi dulu. Tak jarang sebelum melakukan penertiban, ada caleg yang sudah melepas APK-nya [yang telah dipasang]. Baru dipasang lagi setelah penertiban," pungkasnya.

Dijelaskan Syafii Siregar, pihaknya menertibkan APK dengan pelbagai jenis. Mulai dari baliho, umbul-umbul, spanduk dan billboard caleg DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD. 

Penertiban tahap pertama sebanyak 308 buah, penertiban APK tahap kedua sebanyak 221 buah, penertiban APK tahap ketiga: 212 buah dan penertiban APK tahap keempat: 154 buah. Dari pelaksanaan kegiatan itu, kata Syafii, ditertibkan 49 billboard Caleg.

Ketua KPU Pematangsiantar, Daniel MD Sibarani mengatakan, rangkai diskusi dalam evaluasi akan disusun sebagai catatan bagi KPU Pematangsiantar kedepannya."Kiranya masukan yang disampaikan tadi, bisa menjadi catatan untuk perbaikan fasilitasi kampanye pemilu yang akan datang. Baik itu untuk pemilu kedepan yang akan kita laksanakan," tutupnya.

Penulis: gee. Editor: edo.