HETANEWS

Kasus Suap Mesin Pesawat, KPK Periksa Commercial Expert PT Garuda Indonesia

Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Jakarta, hetanews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi untuk kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Roll-Royce pada PT Garuda Indonesia. Salah satu saksi itu adalah Commercial Expert PT Garuda Indonesia Ardy Protoni Doda.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, saksi lainnya adalah pegawai PT Sabre Indonesia, Tiga Jaya Siahaan. Penyidik menganggap keduanya memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan terkait kasus yang menjerat mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT. Garuda Indonesia. Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HDS (Hadinoto Soedigno)," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (20/8/2019).

Untuk diketahui, mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno merupakan salah satu tersangka dalam kasus ini.

KPK menduga Hadinoto menerima suap dari Soetikno Soedarjo selaku Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd. Menurut dugaan KPK, Hadinoto menerima 2,3 juta dolar Amerika dan 477 ribu euro yang dikirim ke rekeningnya di Singapura.

Uang itu diduga sebagai hadiah atas dimenangkannya kontrak empat pabrikan dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat untuk PT Garuda Indonesia. Perusahaan itu adalah Avions de Transport Regional (ATR) pembelian pesawat ATR 72-600 dan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft untuk pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000.

Sedangkan Hadinoto Soedigno diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

sumber: inews.id

Editor: sella.