HETANEWS

Pedagang disuruh Kosongkan Tempat, Wakil Wali Kota: Balairung Rajawali Belum Serah Terima

Wakil Wali Kota Togar Sitorus

Siantar, hetanews.com - Sejumlah pedagang yang berjualan di depan gedung Balairung Rajawali menerima surat untuk segera mengosongkan lapak. Wakil Wali Kota Pematangsiantar Togar Sitorus memastikan bahwa gedung pasar rakyat Balairung Rajawali yang berlokasi di Jalan Patuan Nagari, Pasar Dwikora belum dilakukan serah terima.

Pernyataan Wakil Wali Kota disampaikannya setelah menerima informasi mengenai surat pemberitahuaan yang diteken oleh Kepala Pasar Dwikora, yang isinya meminta pedagang mengosongkan lapak jualan mereka yang tak jauh dari gedung Balairung Rajawali.

"Saya dengar belum [serah terima]. Belum, karena itu kan urusan dari kementerian [Kementerian Perindustrian/Perdagangan] dan Dinas UKM dan Perdagangan,"kata Wakil Wali kota ditemui di Balai kota Pematangsiantar, Senin (19/8/2019).

Mendengar adanya surat dari Kepala Pasar Dwikora, Togar sedikit kaget. "Nah sampai disitu kalau itu saya belum tahu. Yang saya tahu belum ada [serah terima]," imbuhnya.

Dijelaskanya, gedung Balairung Rajawali sampai saat ini masih kewenangan dari kementerian melalui Dinas UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar. "Dari kementerian dulu, diserahkan ke pemerintah kota kemudian kita diserahkan ke PDPHJ," jelasnya.

Ditempat terpisah, salah seorang pedangang yang berjualan di depan gedung Balairung Rajawali membenarkan adanya surat dari kepala Pasar Dwikora terkait pengosongan lapak.

"Suratnya ada, paling lama di kosongkan [lapak] hari Minggu 18 Agustus 2019," kata seorang pedagang bermarga Sitorus ditemui Senin sore.

Menurut warga gang Angkola ini, sejauh ini para pedagang yang berjualan percis di depan gedung Rajawali itu masih kebingungan untuk menanggapi desakan surat itu. 

Pasalnya, diterakan NB [nota bene] yang berbunyi; segera membayarkan biaya administrasi dan operasional sebelum menempati kios. Pemberitahuan untuk pembayaran itu turut disertakan nomor rekening perusahaan.

"Kami kebingungan bang, kalau tiba-tiba digusur kami mau julan kemana. Kami juga bingung kenapa ada surat itu tapi stempelnya gak ada," pungkas pria yang mewarisi usaha dagang dari orang tuanya itu.

Hingga berita ini dimuat, jajaran direksi PDPHJ belum memberikan keterangan lanjut mengenai alasan dikeluarkannya surat melalui Kepala Pasar Dwikora dan pengosongan lapak tersebut.

Baca juga: Balairung Rajawali akan Dibangun Pakai Dana Kementerian

Penulis: gee. Editor: edo.