HETANEWS

Pansel Langgar Aturan Sendiri Subaktiar Lolos Seleksi

Wakil Wali kota Togar Sitorus melantik badan/dewan pengawas 3 perusahaan daerah hasil seleksi yang dilakukan Pansel, Selasa (11/6/2019) sore.

Siantar, hetanews.com - Belum luput dari ingatan jika pernah beberapa orang peserta calon dewan/badan pengawan perusahaan daerah menuding Panitia Seleksi [Pansel] suka-suka dalam melakukan penjaringan calon badan/dewan pengawas. 

Dugaan itu ternyata ada benarnya. Publik belakangan mengetahui satu nama peserta yang lolos seleksi sebagai anggota badan pengawas perusahaan daerah pasar horas jaya [PDPHJ] tercatat sebagai calon legislatif [Caleg]

Waktu itu, peserta seleksi yang diwakili oleh Amri Simanjuntak, Daud Simanjuntak serta Daulat Sihombing meminta supaya Wali Kota Pematangsiantar menunda pelantikan badan/dewan pengawas. Permintaan merujuk adanya dugaan kecurangan yang dilakukan Pansel.

Meski demikian, permintaan tersebut tak kunjung digubris. Wali Kota Hefriansyah melalui wakilnya Togar Sitorus akhirnya melantik masing-masing 3 nama badan/dewan pengawas yang lolos seleksi di 3 perusahaan daerah; PDPHJ, PDPAUS dan PDAM Tirtauli, Senin (11/6/2019) silam.

Satu nama anggota badan pengawas PDPHJ yang lolos dari hasil seleksi Pansel adalah Subaktiar.  Subaktiar salah satu dari 12 pelamar yang lolos seleksi administrasi untuk badan pengawas PDPHJ.

Tidak itu saja, Subaktiar juga lolos test psikotes dan penyusunan makalah yang diuji para tim penguji dari akademisi dan profesor. Hingga akhirnya dia pun dilantik menjadi Anggota badan pengawas PDPHJ.



Pansel Melanggar Aturan Sendiri
Dalam aturan persyaratan calon badan pengawas yang dibuat oleh Pansel pada 2 April 2019, dimuat dalam poin ke-13 dengan penjelasan bahwa; calon badan pengawas tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau wakil dan atau calon legislatif dengan surat pernyataan dan bermaterai.

Usai tahapan seleksi yang dilakukan Pansel, belakangan diketahui Subaktiar tercatat di Daftar Calon Tetap [DCT] Anggota DPRD Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan [Dapil] I dari Partai Amanat Nasional [PAN] nomor urut 2. Informasi itu dimuat dalam website KPU 
Langkat http://kpu-langkatkab.go.id ditetapkan di Stabat pada tanggal 20 September 2018.

Dari rentetan waktu penetapan DCT dan penjaringan calon badan/dewan pengawas perusahaan daerah diterangai Pansel telah meluluskan Subaktiar dengan mulus. Atau, Pansel benar tidak melakukan penjaringan dengan serius.

Dalam wawancara kepada sejumlah awak media lokal di Kota Pematangsiantar pada minggu kedua Agustus 2019, Ketua Pansel  Budi Utari mengaku telah mengetahui informasi tersebut dan menyurati KPUD Langkat. Hingga pihaknya masih menunggu jawaban terkait hal tersebut.

Lalu bagaimana Subaktiar lolos dari seleksi dan dilantik sebagai anggota Badan Pengawas PDPHJ? Menjawab itu, Budi Utari yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah [Sekda]  mengatakan Subaktiar telah menandatangani fakta integritas. Artinya, kata dia, saat itu Subaktiar tak menyatakan diri sebagai calon legislatif.

Masih kata dia, jika nantinya Subaktiar benar [dari surat balasan KPU langkat] merupakan anggota parpol, maka layak diberhentikan nantinya dari jabatannya sebagai anggota Badan Pengawas.

Budi Utari

Pansel Calon Badan/Dewan Pengawas Dipertanyakan

Pada wawancara akhir Mei 2019 lalu, salah satu  peserta seleksi untuk calon badan/dewan pengawas, Amri Simanjuntak mengatakan seleksi administrasi, psikotest, interview, penulisan karya tulis, ujian kelayakan/kepatutan, dan wawancara yang digelar oleh Pansel semuanya  berlangsung tertutup.

"Pansel sama sekali tidak pernah membuka atau mengumumkan kepada peserta secara khusus atau kepada publik secara umum, tentang nilai atau peringkat skoring dari masing-masing peserta. Sehingga proses seleksi patut dinyatakan melanggar dan bertentangan dengan undang-undang," kata Amri Simanjuntak  yang merupakan peserta seleksi Dewan pengawas PDAM Tirtauli.

Hal senada disampaikan Daulat Sihombing. Praktisi hukum ini menilai seleksi dewan/badan pengawas yang dibuka dan dilaksanakan oleh Pansel berbau suka-suka. "Ini patut dimaknai sebagai cermin arogansi dan kecongakan" ucap Daulat.

Mereka menduga Pansel juga meloloskan salah satu peserta yang telah berusia lebih 60 tahun sebagai anggota dewan pengawas di perusahaan daerah. Hal itu dinilai  menyalahi PP no 54 tahun 2007 pasal 38 huruf g, dan permendagri No 37 tahun 2018, yang mengatur bahwa untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawas/komisaris harus berusia paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar.

"Kami mensinyalir salah seorang peserta, yang merupakan pensiunan PNS kantor Inspektorat kota Pematangsiantar, diluluskan oleh pansel menjadi dewan pengawasPDAM Tirtauli. Keputusan pansel patut dinyatakan melanggar atau bertentangan dengan aturan yang dicantumkan diatas," ungkap Saut Simanjuntak.

Panitia seleksi Dewan pengawas 3 perusahaan daerah yang ada di kota Pematangsiantar  telah mengeluarkan pengumuman hasil seleksi yang ditandatangani ketua Pansel Budi Utari AP, Sekretaris Pansel Drs Pardamean Silaen.

Panitia Seleksi (Pansel) Badan Pengawas Perusahaan Daerah mengumumkan hasil pelaksanaan seleksi calon badan pengawas di tiga Perusahaan Daerah. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Pansel melalui website pemko siantar, Selasa 21 Mei 2019.

Ketua Badan Pengawas PDPHJ, Junaidi Sitanggang

Belum Ada Tindak Lanjut

Jajaran badan pengawas PDPHJ periode 2019-2022 terpilih dari hasil seleksi terdiri dari 3 orang; ketua, sekretaris dan anggota. Ketua badan pengawas PDPHJ, Junaidi Sitanggang sejauh ini belum sigap dalam meniklanjuti 'kecolongan' ini. 

"Belum. belum kami tanya sampai disitu," jawab Junaidi saat ditanya apakah jajaran Badan Pengawas pernah menanyakan langsung status Subaktiar sebagai calon legislatif di Pilkada serentak, Senin (19/8/2019).

Ketua Badan Pengawas PDPHJ yang ditemui Senin siang, ketika disambangi saat menuju ruang kerjanya mengaku berencana memanggil anggotanya itu. Tapi kata dia, sebelumnya pihaknya [Badan Pengawas PDPHJ] akan berkordinasi dengan jajaran Direksi PDHPJ.

"Nanti kami diskusikan sama direksi, biar jangan menyalahi aturan. Oke ya dek," tutup Junaidi yang juga menjabat Kepala Bagian Tata Pemerintahan ini mengakhiri.

Baca juga: Meski Diminta Ditunda, Badan Pengawas dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Tetap Dilantik

Penulis: gee. Editor: edo.