HETANEWS

Pemprov DKI Tunda Proyek 3 Flyover dan 1 Underpass Senilai Rp378 Miliar

Jakarta, hetanews.co - Pemprov DKI Jakarta menunda tiga proyek jalan layang (flyover) dan satu jalan bawah tanah (underpass) senilai Rp378 miliar. Proyek jalan tidak sebidang itu seharusnya dibangun tahun ini, tapi urung dilakukan.

Tiga lokasi proyek flyover berada di Tanjung Barat, Lenteng Agung, dan Cakung. Sementara untuk underpass berada di Pasar Senen.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, tahun ini Pemprov DKI masih fokus menata trotoar yang menjadi kegiatan strategis daerah dan bahkan tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66/2019 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Penataan trotoar harus dipercepat, khususnya di jalur transportasi.

”Karena masih proses lelang, pembangunannya digeser ke 2020. Tahun ini kami hanya membuat anggaran untuk uang muka proyek sekitar 10%, maksimal 15%,” kata Hari, dikutip Senin (19/8/2019).

Dia menjelaskan, pembangunan flyover dan underpass menggunakan anggaran dua tahun berjalan. Untuk flyover Tanjung Barat dianggarkan Rp103,2 miliar, Lenteng Agung Rp90,8 miliar, Cakung Rp90,9 miliar, dan underpass Senen Extension Rp94,8 miliar.

”Tujuan pembangunan flyover tersebut guna menghilangkan persimpangan sebidang jalan rel dan jalan raya,” katanya.

Untuk status flyover Sunter Timur yang juga akan dibangun tahun ini menjadi tidak jelas lantaran pembangunan bersinggungan dengan dua proyek di sekitar di antaranya proyek Stadion Internasional BMW dan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter.

”Untuk sementara dikosongkan. Nanti menunggu redesain lagi. Artinya tidak kita kerjakan dulu,” ungkapnya.

Menurut dia, pembangunan jalan tidak sebidang itu menjadi prioritas karena tingkat kerawanan dan kemacetan di kawasan itu sangat kronis. Pembangunan flyover dan underpass diperkirakan sepanjang 500 meter dengan lebar sembilan meter.

”Harapan kami dibangunnya proyek tersebut bisa meminimalisasi kemacetan,” katanya.

Anggota Komisi B DPRD Jakarta Yuke Yurike menilai molornya pembangunan akibat lemahnya perencanaan yang dilakukan perangkat daerah terkait, dalam hal ini Dinas Bina Marga.

Apalagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak fokus membantu percepatan pembangunan dan justru memberi target yang bisa membahayakan pengguna, seperti di flyover Pancoran sebelum adanya rekomendasi Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

Politisi PDI Perjuangan ini meminta Anies fokus berkomunikasi dengan jajarannya untuk menyelesaikan pembangunan yang berjalan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat adanya perubahan kebijakan demi sebuah keberpihakan.

”Sejak jadi pemimpin DKI, Anies sibuk mengoreksi kebijakan yang sudah berjalan sebelumnya. Pembangunan itu harus berkelanjutan,” katanya.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga, tidak heran molornya pembangunan tak sebidang dalam anggaran 2019. Proses perencanaan hingga pelelangan sebelum kegiatan pelaksanaan terlalu berlarut-larut.

Nirwono mendorong Pemprov DKI bersama DPRD segera melelang fisik pada awal tahun sehingga tidak ada alasan waktu yang tersedia tidak cukup. ”Yang terpenting perencanaannya harus matang,” ujarnya.

sumber: inews.id

Editor: sella.