HETANEWS

PT Lonsum Minta Kompensasi Ganti Rugi Sebesar 611 Juta, Pemkab Asahan Bisa Apa?

Sejumlah awak media saat mewawancarai Plt Bupati Asahan, H. Surya B.Sc, usai upacara penurunan bendera, Sabtu (17/8/2019) petang. Bersama Kapolres Asahan, AKBP Faisal F Napitupulu, Asisten II Ekbang, Jhon Hardi Nasution dan Kadis Kominfo, H. Rahmad Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si, ketiganya juga turut menjelaskan terkait permasalahan, di Dusun III Bukit Kijang yang belum teraliri listrik. (Foto/Rudianto)

Asahan, hetanews.com - Pada September 2018 lalu, ratusan warga di 2 Dusun, Desa Gunung Melayu yakni Dusun III Bukit Kijang dan Dusun Kampung Kaplak, telah melakukan berbagai upaya agar tempat tinggalnya dapat dialiri listrik PLN, salah satunya melakukan aksi demonstrasi.

Warga meminta kepada pihak PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia (PTPP LSI) atau biasa disingkat PT Lonsum untuk memberikan izin akses jalan dan membebaskan lahan terkait akan masuknya infrastruktur listrik oleh PLN Sumatera Utara.

Namun upaya tersebut berakhir dengan isapan jempol belaka, tak tinggal diam, upaya pun terus berlanjut, pada Maret 2019 saat RDP dengan DPRD Asahan kesepakatan pun dibuat oleh pihak Pemkab Asahan dan PT Lonsum.

Dalam kesepakatan itu, sesegera mungkin, Pemkab Asahan harus merealisasikan pembayaran atau ganti rugi atas pembebasan lahan HGU yang dikuasai PT Lonsum dengan estimasi sebesar Rp 611.000.000,-.

Uang itu, rencananya diperuntukkan sebagai kompensasi atas penggantian 800 lebih batang pohon kelapa sawit yang akan ditebang guna jalur infrastruktur listrik tersebut.

Sementara itu, pihak PLN Sumatera Utara, menyampaikan, program 'listrik masuk desa' berdasarkan zona Desa 'roadmap' tahun 2019 ini akan menyasar 118 Desa di Sumut yang belum teraliri listrik, dengan rincian 113 Desa berada di Kepulauan Nias dan 3 di luar Kepulauan Nias.

"Adapun progres saat ini masih dalam proses negosiasi terkait akses pembangunan jaringan yang akan melewati kebun milik PT Lonsum. Pihak terkait baik itu Pemkab Asahan, PLN dan PT Lonsum hingga saat ini masih bernegosiasi soal pembebasan lahan," ujar Manager Komunikasi PLN UIW Sumut, Rudi Artono, Jumat (2/8/2019), seperti dilansir dari www.medanbisnisdaily.com.

Terpisah, Kadis Kominfo Kabupaten Asahan, H. Rahmad Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si menyebutkan., Pemkab Asahan tidak bisa merealisasikan permintaan dari perusahaan asal Hongkong yang 'mengudara' di Indonesia sejak tahun 1962 ini karena pihak Perusahaan sendiri mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau 'Corporate Social Responsibility' (CSR).

"Biaya ganti rugi tersebut tidak bisa kita anggarkan di APBD, karena pihak PT Lonsum sendiri memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan CSR kepada warga dan desa-desa di sekitarnya. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT serta PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSL,"ujar Dayat saat dihubungi hetanews.com melalui sambungan telepon, Minggu (18/8/2019) pagi.

Penulis: rendi. Editor: gun.