HETANEWS

PKS: Pemindahan Ibu Kota Perlu Pertimbangkan Keuangan Negara

Mardani Ali Sera

Jakarta, hetanews.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak tepat. Pasalnya, saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik.

"Perlu juga melihat keuangan negara, utang, pengangguran, kemiskinan, beban ekonomi rakyat dan masalah-masalah lain. Pemindahan ibukota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibukota negara," kata Mardani pada wartawan, Sabtu (17/8).

Mardani juga menilai tujuan pemindahan Ibu Kota dengan tujuan pemerataan juga tidak tepat. Pemerataan, menurutnya bisa dilakukan dengan pembangunan ekonomi dan industri di daerah.

"Tujuan pemindahan untuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini. Karena pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya pindahkan ibu kota," ungkapnya.

Dia melanjutkan, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan ini belum dikaji secara komprehensif. Terutama dibidang ekonomi, infrastruktur dan regulasi.

"Untuk kajian yang matang itu, saya merasa di awal launchingnya pemerintah seakan tidak siap dan cenderung menganggap ini sebagai barang kecil," ujarnya.

"Pak Jokowi dan kabinetnya harus membuka ke publik bagaimana perencanaannya. Saya melihat pemerintah belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas," sambungnya.

Mardani juga mengatakan sampai saat para pakar belum melihat ada Urgensi pemindahan Ibu Kota. Karena itu, dia meminta rencana tersebut dikaji ulang.

"Aspek dampak pertumbuhan ekonomi juga perlu dikaji. Tidak hanya memikirkan ibukota nya yg pindah, tapi pastikan Jabodetabek dapat optimal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi, dalam pidato kenegaraan 2019, meminta izin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Presiden menegaskan ibu kota akan dipindahkan ke pulau Kalimantan.

"Izin memindahkan ibukota ke Kalimantan," ujar Presiden Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

"Ibukota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tambahnya.

sumber: merdeka.com

Editor: sella.