HETANEWS

Sidang Paripurna DPRD Sergai Tidak Kuorum, Usman Effendi Sitorus Mengaku Kecewa dan Tuding Ada Skenario

H.Usman Effendi Sitorus, SAg, didampingi anggota DPRD Sergai, Delpin Barus ST dan Junaidi, di depan ruang paripurna DPRD Sergai. (foto/sutrisno)

Sergai, hetanews.com - Sidang paripurna anggota DPRD kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), yang seharusnya dihadiri 45 anggota DPRD, tampak senyap atau hanya dihadiri sekitar 15 orang anggota dewan, di ruang rapat paripurna DPRD Sergai, di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Sergai, Kamis (15/8/2019) sore tadi.

Harusnya, sidang itu mengagendakan pembahasan hasil Badan Anggaran DPRD, serta pengesahan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sergai Tahun 2020.

Namun semua agenda itu tidak dapat dilakukan karena kehadiran anggota DPRD yang tidak kuorum alias gagal.

Sidang pun akan dilanjutkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sergai, H Usman Effendi Sitorus, SAg didampingi anggota DPRD lainnya, Delpin Barus ST dan Junaidi, dengan tegas mengatakan, tidak kuorumnya peserta rapat paripurna tersebut,  disinyalir ada semacam skenario yang dilakukan oknum-oknum anggota DPRD Sergai. Bahkan ini merupakan perilaku yang kurang beretika, kata Usman, dari Fraksi PPP.

Padahal, sebelum rapat paripurna, diadakan pertemuan dengan rekan anggota DPRD Sergai yang tergabung dalam Banggar (Badan Anggaran). Anehnya, anggota Banggar itu tidak hadir, ujarnya heran.

Ini cara-cara yang berdemokratis dan ini merupakan cara-cara orang yang bodoh. Saya jelas kecewa sebagai anggota dewan yang tidak terpilih lagi, katanya..

“Kita sekarang ini sedang mendorong supaya ini cepat selesai, sehingga rekan anggota DPRD Sergai yang baru tinggal melanjutkan. Jika KUA –PPAS tidak selesai, tentunya tidak bisa P-APBD tahun 2019 dan APBD 2020. Kalau ini diberikan kepada DPRD Sergai yang baru, sama dengan menghambat APBD 2020. Sebab anggota DPRD Sergai terpilih 2019 -2024, dilantik itu pada tanggal 26 Oktober 2019. Belum lagi alat kelengkapan dan sebagainya. Nah, pengesahan terakhir 1 November 2019. Dan jika ini terjadi, maka sama halnya DPRD Sergai menghambat APBD 2020. Makanya saya tidak mengerti logika apa yang dipergunakan,”ungkapnya lagi.

Kalau logikanya untuk percepatan, tidak seperti ini lho. Makanya ada dugaan memang diciptakan dengan skenario dan ada unsur sengaja, agar ini memang gagal. Rapat ini akan dilanjutkan dengan waktu yang tidak ditentukan,  kata Usman Sitorus dengan rasa kecewa.

Sementara sidang paripurna tersebut, tampak dihadiri Plh Bupati Sergai, H Darma Wijaya, Ketua DPRD Sergai, Syahlan Siregar ST, dan para Kepala OPD.

Penulis: sutrisno. Editor: gun.