HETANEWS

Calon Bupati Simalungun dan Wali Kota Siantar Jangan Buat Gaduh Warga

Oleh: Marjo Situmorang, M. Pd, Ketua Umum DPP LSM KARYA

Pilkada serentak pertama Tahun 2015, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah menjadi UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, ada dua syarat yang yang harus dipenuhi calon, yaitu:

1. Syarat personal, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 7 poin a sampai t, harus dipenuhi oleh para calon Bupati Simalungun dan Wali Kota Siantar. 

2.Syarat pendaftaran atau dukungan partai politik sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 40 poin 1 sampai 4.

Dimana kedua hal di atas terjadi di Kabupaten Simalungun dan di Kota Siantar.

Persyaratan personal, terjadi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun yang ‘bermasalah’, JR Saragih -Amran Sinaga.

Dimana calon Wakil Bupati Simalungun, Amran Sinaga, tidak memenuhi syarat, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2017 Pasal 7  pada poin F, tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan, dengan ancaman 5 tahun penjara.

Hal ini membuat ‘gaduh’ warga, karena terjadi pengerahan massa dan posisi Amran saat itu sebagai Kepala Dinas Kehutanan, ditetapkan sebagai tersangka  tentang penerbitan keputusan terhadap hutan lindung.

Dan saat itu, Pengadilan Negeri Simalungun memutuskan pidana, namum Amran kasasi. Dan belum turun hasilnya, Amran tetap ikut dalam pencalonannya sebagai Wakil Bupati Simalungun, periode 2015-2010. Namun di tengah jalan, putusan MA turun dan akhirnya KPUD Simalungun menggelar rapat pleno dan mencoret pasangan JR - Amran.

Artinya, di syarat personal saja, pasangan JR - Amran sesungguhnya sudah ‘bermasalah’.

Kedua syarat pendaftaran Calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota, UU No. 10.Tahun 2016 Pasal 40 Poin 1, soal dukungan partai politik 20% dari jumlah kursi.

Hal ini terjadi terhadap pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Siantar, Surfenov - Parlindungan.

Dimana dalam PKPU, sudah diputuskan, partai yang sedang berkonflik, wajib ditandatangani kedua ketua umum partai yang berseteru.

Dimana dukungan Partai Golkar saat itu, dipegang dua calon Wali Kota Siantar, yaitu TRS dan Surfenov.

Akhirnya sengketapun berlanjut dan berlarut-larut, bahkan terjadi penggalangan dukungan massa hingga turun ke jalan.

Dari kedua syarat tersebut, saya berharap, para calon Bupati Simalungun dan calon Wali Kota Siantar, periode 2019 – 2024, yang akan ikut bertarung di Pilkada serentak 2019, hendaknya benar - benar  memberikan pendidikan politik yang jujur dan peofesional.

Karena jika di syarat personal dan syarat pendaftaran bermasalah, maka para calon itu tidak layak menjadi pemimpin.

Oleh karena itu, saya berharap komisioner KPUD Simalungun/ Kota Siantar,  benar – benar melakukan verifikasi yang akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggara Pemilu.

Karena lembaga inilah (KPU,red), sebagai pelaksana tahapan Pilkada nantinya. Dan kita juga berharap, KPUD Simalungun dan Kota Siantar, agar selalu mempublikasikan ke media lokal, maupun nasional, baik media cetak maupun online serta elektronik, tentang tahapan-tahapan yang yang akan dilaksanakan, sesuai asas penyelenggara tentang keterbukaan.

Dan jika ini dilakukan, maka kontrol itu akan bermanfaat, demi memperbaiki kesalahan-kesalahan para penyelenggara, kususnya KPUD Simalungun dan Kota Santar.

Dimana Pilkada-nya ditunda, pada waktu injuri time yang mengakibatkan kekecewaan warga dan berbagai spekulasi, akibat keputusan Ketua KPU RI saat itu.

Demikian kroscek ini saya tuliskan kembali untuk sekedar mengingatkan kegagalan Pilkada serentak pertama (Tahun 2015), yang ‘terjolimi’ oleh sekelompok orang yang tidak berintegritas.

Salam!...

Penulis: tim. Editor: gun.