HETANEWS

Pencuri Pisang Rp150 Ribu Ditahan, Pengamat Sindir Abuse of Power Kasusnya

Ilustrasi pencuri pisang. (Foto/net)

Siantar, hetanews.com - Kasus pencurian satu tandan pisang seharga Rp150 yang bergulir di PN Siantar mendapat perhatian dari sejumlah kalangan. Rendahnya nilai kerugian atas kasus itu pun dikaitkan dengan peraturan yang mengatur batasan nilai kerugian.

Pun, bukan hanya itu saja. Kasus yang ditangani aparat penegak hukum Polsek Siantar Martoba dan Kejari Siantar, dinilai adanya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang pada kasusnya.

Praktisi hukum Reinhard Sinaga mengaku miris melihat kasus pencurian pisang dengan terdakwa Andy Saputra. Rendahnya nilai kerugian kasus itu dikaitkannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012, yang mengatur batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda KUH-Pidana.

Menurutnya, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp2,5 Juta atau dua juta lima ratus ribu rupiah.

Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Baca juga: Kasus Pencurian 1 Tandan Pisang Rp150 Ribu, Terdakwa Bantah Kesaksian Korban

Dalam kasus ini, Andy ditahan sejak di kepolisian hingga kasusnya bergulir ke meja hijau. Seperti tak ada ampun, pria yang mengalami cacat dibagian tangannya harus mendekam dibalik jeruji besi.

Pengacara muda terbilang vokal mengkritisi kinerja penegak hukum, itu lalu membandingkan dengan 3 pejabat tersangka korupsi yang juga ditangani Kejari Siantar, namun tidak dilakukan penahanan. Apalagi korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

Berangkat dari situ lah, kata dia, dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya hukum tanpa kekuasaan takkan berjalan efektif tapi kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenangan.

Lebih lanjut dikatakan, kalau seperti ini penerapan hukum yang terjadi di negeri ini, rakyat tidak percaya lagi dengan proses penegakan hukum karena kalau seperti ini terjadi terus menerus maka hukum telah diliberalkan, hukum sudah di interfensi dengan kapital.

Ia menambahkan, manfaat hukum dipertanyakan apakah penerapan hukum yg dilakukan aparat penegak hukum bermanfaat dalam masyarakat. Kalau seperti ini terus menerus terjadi, katanya maka hukum mengarah ke lembah hitam.

"Bila kita melihat perkara ini terjadi semacam diskriminasi hukum dan terjadi abuse of power," katanya lewat siaran elektronik yang diterima hetanews, Kamis (14/8/2019).

Penulis: bt. Editor: bt.