Siantar, hetanews.com - DPRD Pematangsiantar menyuarakan agar Walikota Hefriansyah membatalkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Gedung Olah Raga (GOR). Namun Walikota Hefriansyah berkilah. Menurutnya hal itu semestinya dijelaskan oleh dinas terkait.

Desakan agar Walikota membatalkan kerjasama tersebut disuarakan dalam rapat antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemko Siantar ketika rapat pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Pematangsiantar tentang P-APBD TA 2019, Senin kemarin.

Kemudian hal itu juga disampaikan dalam pendapat akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Pematangsiantar. Saat itu Fraksi Golkar berpendapat, penandatangan kerjasama pembangunan GOR antara Walikota dengan pihak ketiga itu, dinilai tidak sesuai dalam hal penegakan Perda No:1 Tahun 2013 tentang RTRW. 

"Kami menyarankan apabila GOR dikelola dengan sistim bangun guna serah terlebih dulu Pemko harus merelokasi seluruh sekolah sekolah yang berada dilokasi GOR," kata Sekretaris Fraksi Golkar, Hendra Pardede, ketika membacakan pandangan akhir fraksi-nya, Rabu kemarin.

Walikota Hefriansyah, diminta pendapatnya mengenai permintaan DPRD untuk membatalkan kerjasama pengelolaan GOR tersebut mengatakan, saat ini pembangunan GOR belum dilakukan. Dia pun berkilah agar alasan pembatalan itu ditanyakan kembali.

"Itulah, kan belum dibangun (GOR). Coba kamu tanya dulu kenapa ditolak (Pembatalan kerjasama dengan pihak Ketiga)," kilah Hefriansyah ditemui usai menghadiri penutupan Rapat Paripurna DPRD VII, Kamis (8/8/2019) siang.

Disampaikan kemudian bahwa kerjasama dengan pihak ketiga ada yang belum jelas, termasuk dengan Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Siantar, Walikota Hefriansyah kembali berdalih.

"RTRW siapa yang berurusan?," tanya Walikota Hefriansyah kepada ajudannya. "Tarukim," jawab Ajudan Walikota itu seraya membukakan pintu mobil. "Nah, tanya sama Tarukim. Supaya jelas. Iya biar jelas," jawab Walikota seraya masuk kedalam mobil dinasnya.

Walikota Hefriansyah dengan pihak ketiga, PT Suriatama Mahkota Kencana melakukan penandatangan kerjasama untuk membangun GOR dengang pola BGS (Bangun Guna Serah). Penandatangan kesepakatan tersebut dilakukan kedua belah pihak di rumah dinas Walikota Jalan MH Sitorus, Rabu 29 Mei 2019.

Pihak investor disebut akan mendirikan bangunan berikut fasilitasnya. Nama GOR akan dirubah menjadi nama baru yakni Gedung Merdeka. Pembangunan Gedung tersebut dengan nilai investasi Rp.234.800.942.000.

Sebagian dari (pengelolaan) gedung tersebut akan diserahkan kepada Pemko Pematangsiantar. Sebagian lagi akan didayagunakan oleh investor  dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

Kemudian, akan diserahkan kembali tanah, bangunan dan fasilitasnya, setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian, yakni 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian kedua belah pihak tersebut.

Baca juga: DPRD Siantar Minta Wali Kota Batalkan Kerjasama Pengelolaan GOR