HETANEWS

Sah! Destry Damayanti Jadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia

Ketua Pansel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Destry Damayanti di dampingi Yenti Ganarsih usai menemui Jaksa Agung di Jakarta

Jakarta, hetanews.com - Destry Damayanti resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Destry dilantik setelah melakukan sumpah jabatan di depan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

"Saya bersumpah akan melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah akan setia keapda konstitusi dan haluan negara," kata Destry saat menyampaikan sumpah.

Turut Hadir dalam pelantikan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah.

Selain itu turut hadir pula Putra dari Presiden RI ke-6 Agus Harimurti Yudhoyono.

Pengangkatan Destri sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan oleh Surat Keputusan Presiden RI Nomo 74 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Juli 2019.

Sebelumnya, Paripurna DPR, secara tegas menyetujui laporan Komisi XI tentang uji kelayakan dan kepatutan terhadap Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) periode 2019 - 2024.

“Seluruh fraksi dalam rapat internal Komisi XI DPR RI, memutuskan secara musyawarah mufakat menetapkan saudara Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2019 - 2024. Kami mengharapkan agar DGSBI terpilih dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional dalam menghadapi adanya potensi gejolak ekonomi global,” ujar Wakil Ketua Komisi XI, Ahmad Hafidz Tohir, dalam rapat paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019)

Dalam laporannya, Hafidz berharap agar Destry Damayanti dapat meningkatkan koordinasi antara Bank Indonesia (BI) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DPR.

"Kami berharap, DGSBI terpilih dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, OJK dan DPR terkait kebijakan BI di bidang moneter makroprudensial dan sistem pembayaran dengan tetap menjaga independensi BI," ujarnya.

sumber: suara.com

Editor: sella.