HETANEWS

DPRD ultimatum Wali Kota untuk Mengganti 2 Pejabat BPKD

Suasa kantor BPKD Kota Siantar saat pemeriksaan kedua Tipidkor Polda Sumut, Jumat 19 Juli 2019.

Siantar, hetanews.com - DPRD Siantar mengultimatum Walikota Siantar untuk segera menggantikan 2 Pejabat BPKD yang telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsum Polda SUMUT. Pergantian 2 pejabat BPKD tersebut harus segera dilakukan paling lama tanggal 7 Agustus 2019.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II, Kennedy Parapat usai rapat Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemko Siantar dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Pematangsiantar tentang P-APBD TA 2019 di ruang rapat gabungan komisi, Senin (5/8/2019).

"Dari DPRD tadi sudah saya sampaikan agar segera mengangkat pelaksana tugas BPKD. Karena itu sekaligus menjadi pejabat pelaksana tugas dan bendahara umum daerah. Dan ultimatum DPRD paling lama tanggal 7 Agustus 2019," katanya kepada wartawan.

Untuk itu, kata Kennedy melanjutkan, DPRD Pematangsiantar akan menyurati Walikota agar mengangkat pelaksana tugas. "Sesuai keputusan tadi, pimpinan DPRD hari ini menyurati  Walikota," ungkapnya.

Menurut anggota DPRD dari Partai Hanura ini, tugas pejabat Kepala BPKD dan Bendahara BPKD tersebut sangat vital. Sehingga Walikota sebagai kepala daerah harus segera melakukan pergantian.

"Kami mengharapkan tanggal 7 sudah ada penggantinya. Karena ini juga ada ultimatum-ultimatum dari pemerintah pusat soal ini. Jadi kita dari badan anggaran sudah sepakat, agar secepatnya membuat surat pelaksana tugas," pungkasnya. 

Baca juga: BKN Merekomendasikan 2 Pejabat BPKD Siantar untuk Diberhentikan Sementara

Baca juga: BKD Minta Surat Penahanan Tersangka dari Polda Sumut

Baca juga: Walikota Hefriansyah Mulai Irit Bicara, Mengaku belum Terima Surat dari BKN

Penulis: gee. Editor: edo.