HETANEWS

Perusahaan Daerah Tak Mampu Berkontribusi Menambah PAD Kota Siantar

Rapat Paripurna DPRD Pematangsiantar. (foto/gee)

Siantar, hetanews.com - Dua Perusahaan Daerah (Perusda) di Kota Siantar, dipertanyakan statusnya. Karena sampai sekarang, belum mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota Siantar, sebagai pemilik perusahaan tersebut, diminta untuk menjelaskan kegagalan tersebut.

Dua perusahaan daerah itu, yakni, PDPAUS dan PDPHJ, didirikan untuk menambahkan PAD Siantar. Namun sampai saat ini, dua perusahaan tersebut, tidak pernah menyumbang PAD.

Sehingga jajaran direksi pengelola perusahaan daerah saat ini dinilai gagal dalam mengelola perusahaan tersebut. Oleh karena itu, Wali Kota Siantar, diminta menjelaskan penyebab gagalnya pengelolaan perusahaan daerah.

Demikian disampaikan saat penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Siantar, atas pengantar nota keuangan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2019, di gedung Harungguon Bolon, Selasa (30/7/2019).

"Belum optimalnya pengelolaan perusahaan daerah sebagai salah satu penghasil PAD. Karena sejal berdirinya PDPAUS dan PDPHJ, belum ada berkontribusi menambah PAD, malah direksinya tersangkut hukum," kata Ketua Fraksi Golkar, Rini Silalahi.

Pertanyaan serupa juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Hanura Keadilan, Kennedy Parapat dan anggota Fraksi Indonesian Raya, Oberlin Malau. Melalui pandangan umum fraksi yang dibacakannya, turut disinggung mengenai penyertaan modal di masing-masing perusahaan.

"Ada bangunan mangkrak oleh PDPAUS di Jalan Melanthon Siregar. Kami ingin bertanya ke walikota kenapa dibiarkan mangkrak. Sementara adanya pergantian direksi PDPAUS. Tapi kenyataanya direksi baru belum mampu berbuat apa-apa," kata Oberlin.

Selain itu, anggota Fraksi PAN Pembangunan Sejahtera, Heri Agus, juga meminta Wali Kota, meninjau ulang kembali keberadaan perusahaan daerah tersebut, termasuk keadaanya yang sampai sekarang, yang belum berkontribusi dalam menambah PAD.

Penulis: gee. Editor: gun.
Komentar 1