HETANEWS.COM

AMPDT dan DLH Sumut akan Investigasi Keberadaan PT Aquafarm Nusantara

Massa  Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba (AMPDT), melakukan aksi solidaritas, sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (29/7/2019). (Foto/Ivan)

Medan, hetanews.com – Puluhan massa  yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba (AMPDT), melakukan aksi solidaritas, sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (29/7/2019).

Dalam orasinya, Rico sebagai koordinator aksi, mengatakan, mendukung Pemprovsu mencabut ijin lingkungan PT Aquafarm Nusantara.

Kita hadir disini, memberikan dukungan kepada Pemprovsu, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Utara, agar mencabut ijin pengelolaan lingkungan dari PT PT Aquafarm Nusantara (AFN).

Sesuai dengan surat teguran yang disampaikan DLH Sumut, PT AFN telah melanggar ketentuan yang terdapat didalam keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 Tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Danau Toba untuk Budidaya Perikanan dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 660/4223/2009, bebernya.

Massa yang diterima Novsal, staf ahli bidang hukum mengatakan, pihaknya (Pemprovsu,red) akan menyampaikan dukungan ini kepada Gubernur Sumatera Utara. “Terimakasih untuk perhatian teman-teman disini, dukungan teman-teman akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur,”sahutnya.

Massa kemudian melanjutkan aksinya ke kantor DLH Sumut, yang langsung diterima Sekretaris, Bayu Nasution.

Setelah dialog panjang, akhirnya mereka menyepakati akan melakukan investigasi bersama terhadap PT AFN dan seluruh perusahaan di kawasan Danu Toba, sebagai bentuk komitmen dari DLH Sumut untuk menjaga ekosistem Danau Toba.

“Silahkan disurati saja dulu kami sebagai Dinas Lingkungan Hidup, baru nanti akan kami proses dan kita akan melakukan investigasi bersama,” kata Bayu Nasution.

Bahwa didalam tuntutannya, massa meminta Kepala DLH Sumut untuk bertanggungjawab atas kerusakan ekosistem Danau Toba.

“Jelas, keadaan lingkungan Danau Toba sudah semakin tercemar, kita berharap Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap hal ini. Dan jika merasa sudah tidak mampu lagi, silahkan mundur dari jabatannya. Jangan dipaksakan menjabat, jika tidak tahu bagaimana caranya mengatasi persoalan lingkungan di Sumatera Utara, khususnya Danau Toba, “tegas Ambrin Simbolon.

Penulis: ivan. Editor: gun.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!