HETANEWS

Sengketa Pileg Di MK, Nasdem Ajukan Tuntutan PSU

Goklif Manurung saat memberikan kesaksian di Sidang MK hari ini.

Siantar, hetanews.com - Sidang gugatan kedua Partai NasDem di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung hari ini, Kamis (25/7/2019).

Goklif Manurung selaku saksi di persidangan menyampaikan gugatan Partai NasDem di MK terkait pergeseran suara di TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar utara. 

" Sesuai C1 yang kita terima baik C1 berhologram, C1 dari Situng, C1 dari scanning KPU, C1 dari saksi, C1 dari kelurahan dan C1 dari kecamatan, semua C1 itu bahwasanya mengatakan suara Partai Hanura kosong, suara Partai Bulan Bintang (PBB) 21, suara Partai Demokrat 28. Namun setelah rekapitulasi ditingkat kecamatan disertifikat BAA1, terjadi pergesaran suara, antara lain, suara Partai Hanura menjadi 33, suara PBB menjadi 0, suara Partai Demokrat yang tadinya 28 menjadi 21" terang Goklif.

Dijelaskannya, pada C1 yang  dimiliki pihaknya. Setelah dihitung perolehan suara setiap Partai dan setiap Caleg , jumlah suara sah di TPS tersebut hanya 194.

" Namun ternyata rekapitulasi suara ditingkat kecamatan di BAA1, suara sah menjadi 199. Artinya, ada suara yang bertambah yang tidak kita ketahui dari mana asalnya" ungkap Goklif, sembari sampaikan kehadiran dirinya ke MK bersama Tongam Pangaribuan selaku penanggung jawab saksi dan 2 saksi lainnya yakni saksi ditingkat kecamatan dan saksi TPS. 

Sambungnya,pihaknya juga sebelumnya telah berkordinasi dengan DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem.

" Saya sebagai saksi pertama untuk gugatan Partai NasDem Siantar. Seluruh keterangan saya itu, merupakan apa yang saya lihat dan saya dengar serta saya rasakan ketika terjadi rekapitulasi di kota Pematangsiantar" ucap Goklif.

Saat proses pengambilan sumpah di sidang MK.
 

Lebih jauh disampaikannya, pada persidangan tadi. Kepada Arif Hidayat Ketua Majelis, dirinya membeberkan bukti-bukti yang dimiliki Partai NasDem Siantar.

" Lalu setelah saya memberikan kepastian, Arif Hidayat mempertanyakan kepada KPU Siantar selaku pemilik termohon ada dipersidangan. Namun ternyata pihak termohon tak berada di Sidang MK. Selain itu, majelis hakim mempertanyakan pihak terkait yakni Partai Hanura, sayangnya Partai Hanura tak hadir dipersidangan " terangnya.

Setelah itu, lanjut Goklif, Majelis Hakim bertanya kepada Bawaslu Siantar, apakah ingin memberikan tanggapan terhadap gugatan tersebut, namun ternyata Bawaslu Siantar tidak memberikan tanggapan.

" Padahal mereka hadir, namun tak berbicara. Itulah kondisi persidangan" ucap pria bertubuh tinggi ini. 

Dalam hal ini, Goklif menyayangkan ketidakhadiran pihak  KPU Siantar. Menurutnya, sidang ini dianggap penting untuk menanggapi kesaksian yang diberikannya.

" Tidak ada kesepakatan diantar kami kepada termohon, untuk tidak menghadirkan saksi, karena keputusan akhir ditentukan oleh sidang hari ini" sebut Goklif.

Disinggung soal tuntutan Partai NasDem, pihaknya meminta agar perhitungan itu  sesuai dengan hasil perolehan suara yang tercatat di C1.

"Tuntutan kita agar terjadi pemungutan suara ulang, namun jika Majelis Hakim meminta penghitungan surat suara ulang (PSSU). Kita kembalikan pada mahkamah. Walaupun berdasarkan data-data yang kita miliki, gugatan kita berpotensi dimenangkan. Karena dalam persidangan tadi kita terangkan kronologi dan bukti-bukti. Dan bahwasanya pihak termohon dan terkait tidak hadir. Kita tidak tahu apa alasan mereka (KPU Siantar dan Partai Hanura Siantar) tidak hadir. Apakah karena mereka telah tahu persidangan ini mengungkapkan kesalahan, saya tidak tahu" tuturnya.

Harap Goklif, peserta pemilu hendaknya ditempatkan sesuai perolehan suara masing-masing.

" Untuk keputusan persidangan ini, kemungkinan paling lambat 9 Agustus, sudah keluar seluruh gugatan seluruh Indonesia. Harapan kita ada dua yakni Pencoblosan suara ulang (PSU), Perhitungan Surat Suara Ulang (PSSU)" terangnya.

Diceritakannya, di rekapitulasi suara ditingkat kota. Dirinya selaku saksi telah berulangkali meminta agar persoalan ini selesai ditingkat kota Siantar.

" Artinya, apa yang menjadi dugaan Partai NasDem diselesaikan di tingkat KPU kota Siantar. Dihadirkan saja kotak suara TPS 27, agar selesai tidak ada dugaan. Sayangnya, KPU Siantar tidak menanggapi dan Bawaslu Siantar yang seharusnya memiliki kekuatan hukum untuk memberikan rekomendasi tuntutan kita, tidak memberikan tanggapan. Itulah membuat kita ke MK, karena sebuah proses dan adil, tidak kita dapatkan  ditingkat KPU Siantar" tutupnya. 

Penulis: tom. Editor: tom.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.