HETANEWS

Komposisi Pimpinan MPR 2019-2024 Berjumlah Lima Orang, 4 DPR dan 1 DPD

Ketua MPR Zulkifli Hasan. (int)

Jakarta, hetanews.com - Komposisi pimpinan MPR periode 2019-2024 akan kembali seperti semula. Kepastian itu didapat setelah rapat gabungan pimpinan MPR dan pimpinan fraksi/kelompok anggota DPD di MPR RI menyepakati perubahan tata tertib (tatib).

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu perubahan tatib itu adalah terkait komposisi pimpinan MPR periode 2019-2024.

"Poin ketiga yang penting adalah perubahan tatib, karena di UU MD3 nomor 2 tahun 2018, jumlah Pimpinan MPR kembali seperti dulu yaitu lima orang, tidak seperti saat ini berjumlah delapan orang," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Badan Pengkajian MPR, Zulkifli menuturkan, akan melaksanakan sidang untuk menyiapkan agenda perubahan tatib pada 28 Agustus 2019 sehingga MPR RI periode 2019-2024 memiliki tatib sesuai UU MD3. Format lima pimpinan MPR RI itu yaitu empat dari DPR RI dan satu dari DPD RI.

"Terkait sistem paket, itu persoalan lain, soal politik partai-partai. Kami menyiapkan aturannya dalam bentuk tatib," ujar ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Zulkifli tidak mempermasalahkan dalam pemilihan pimpinan MPR RI periode 2019-2024 ada dua atau tiga paket. Namun, dia memastikan, pimpinan MPR terdiri dari satu orang ketua dan empat wakil.

MPR RI, menurut dia, akan mengadakan sidang paripurna di akhir masa jabatan periode 2014-2019 dan akan memberikan rekomendasi adanya amandemen terbatas UUD 1945.

Dalam pembahasan amandemen terbatas tersebut, Zulkifli mengungkapkan, MPR RI telah membentuk Panitia Ad Hoc (PAH), Panitia Ad Hoc (PAH) I, dan Panitia Ad Hoc (PAH) II. Namun karena kesibukan pemilu dan lain-lain, agenda tersebut belum berjalan.

"Karena itu Badan Pengkajian MPR RI sudah menyiapkan amandemen terbatas mengenai pokok-pokok haluan negara, ini sudah jadi," katanya.

Amandemen terbatas itu, Zulkifli mengaku, sudah disempurnakan dan akan dibagi ke fraksi-fraksi, yang pada 28 Agustus akan diserahkan dalam rapat gabungan. Hasil tersebut nantinya dibawa ke Rapat Paripurna MPR RI di akhir masa jabatan pada 27 September 2019.

"Jadi karyanya MPR sekarang ini pokok-pokok pikiran perlunya amandemen terbatas, ada bukunya, ada hasil karyanya ini. Yang kedua tentu perubahan tatib," ujarnya.

sumber: inews.id

Editor: sella.