Siantar, hetanews.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Siantar, Budi Utari, dipanggil sebagai saksi atas kasus dua pejabat BPKD, di Polda Sumut, Selasa (23/7/2019) kemarin.

Budi Utari mengatakan, pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Tipikor Polda Sumut mengenai tupoksi.

"Gak ada, biasa saja. Masalah tupoksi, alur kerja. Itu saja nya," kata Budi saat ditemui sejumlah wartawan usai rapat bersama DPRD Siantar, di gedung Harungguon Bolon, Rabu (24/7/2019).

Menurut dia, kemungkinan adanya keterlibatan sejumlah pejabat Pemko Siantar dalam kasus dugaan pemotongan upah pemungut pajak atau insentif tersebut, adalah sah - sah saja.

"Iya sah - sah saja. Abang ini pun bisanya bilang, abang ini terlibatnya itu, kan," ucapnya seraya berbicara santai dengan sejumlah wartawan.

Disinggung mengenai bakal ada pemanggilan selanjutnya kepada dirinya, ia mengatakan, itu mungkin terjadi.

"Mungkin mungkin saja diperiksa lagi, kan itu kewenangan mereka," tuturnya.

Mantan Kepala BPKD Kabupaten Padang Lawas ini juga mengatakan, pemeriksaan dirinya sebagai saksi, di Poldasu selama dua tahap.

"Kalau pertanyaannya, aku gak tau berapa. Kalau sampai malam enggak lah, jam 17.00 WIB, kan dua tahap," jelasnya.

Tim kuasa hukum, Kepala BPKD Adiaksa Purba, menyampaikan, bahwa yang menentukan besaran dana insentif upah pungut pajak di Kota Siantar sebesar 15% adalah berdasarkan pertimbangan dengan pimpinan tersangka.

Netty Simbolon, Kuasa Hukum tersangka Adiaksa Purba, melalui jumpa pers, Minggu kemarin mengatakan, selain menentukan besaran dana pemotongan tersebut, hasil pemotongan juga disampaikan kepada atasannya.

"Diserahkan jika ada kegiatan organisasi, maupun lembaga yang perlu dibantu baik yang disampaikan oleh Wali Kota melalui ajudannya dan Sekretaris Daerah melalui humas untuk biaya iklan, dan bantuan hari besar agama seperti bantuan hari raya pegawai," kata Netty.