HETANEWS

Pansus DPRD Asahan Sahkan 8 dari 9 Ranperda yang Diajukan Pemkab Asahan

Plt Bupati Asahan, H. Surya BSc saat menyaksikan penandatanganan berkas Ranperda oleh ketua DPRD Asahan, Benteng Panjaitan SH, di gedung dewan, Jalan Ahmad Yani By Pass, Kisaran, Senin (22/7/2019).

Asahan, hetanews.com-DPRD Asahan menyetujui 8 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari 9 Ranperda yang diusulkan Pemkab Asahan kepada DPRD Asahan.

Persetujuan ke 8 Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tersebut, dibacakan pansus A dan B, dalam sidang paripurna, di gedung dewan, Jalan Ahmad Yani By Pass, Kisaran, Senin (22/7/2019).

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Asahan, H Benteng Panjaitan SH, didampingi para Wakil Ketua yang dihadiri anggota DPRD Asahan, Plt Bupati Asahan, H Surya BSc, Forkopimda, Sekda Taufik Zainal Abidin Siregar, OPD, para camat dan undangan lainnya.

Laporan pansus A, dibacakan H Khairuddin dari Fraksi Nasdem dan laporan pansus B dibacakan M Haris dari Fraksi Golkar, draf penetapan 8 Ranperda menjadi Perda dibacakan oleh wakil Ketua DPRD Asahan, Hj Winarni Supraningsih dari Fraksi PDIP.

Plt Bupati Asahan, H Surya BSc dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada DPRD Asahan, khususnya pansus A dan B yang telah membahas ke 9 Ranperda yang diusulkan Pemkab Asahan. Adapun Pansus A membahas 5 Ranperda dan Pansus B membahas 4 Ranperda.

Pansus A tersebut meliputi, 1. Pengendalian, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, 2. Pengelolaan sampah, 3. Perikanan, 4. Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, 5. pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Pansus B membahas 4 Ranperda tentang 1. Perubahan kedua atas Perda No 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, 2. Perubahan kedua atas Perda No 13 tentang retribusi jasa usaha, 3. Izin reklame, 4. Pencabutan Perda No 16 tahun 2008 tentang sumber pendapatan desa.

Setelah pansus A dan B melakukan pembahasan terhadap 9 Ranperda, akhirnya pansus B merekomendasikan Ranperda tentang izin reklame cukup diatur dengan peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RUTR/RDTR.

"Jika DPRD Asahan sependapat dalam waktu dekat ini kami akan ajukan Ranperda diluar propemperda tahun 2019 yaitu Ranperda tentang pencabutan Perda No 7 tahun 2002 tentang izin reklame," ujar Surya.

Lebih lanjut, Surya mengatakan, dengan disetujuinya 8 Ranperda ini diharapkan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Asahan akan berjalan semakin baik serta visi dan misi Pemkab Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri dapat terealisasi sesuai harapan.

"Kami berpendapat ke 8 Ranperda yang telah disetujui bersama menjadi Perda ini merupakan Perda yang langsung menyentuh sendi kehidupan masyarakat, dengan harapan kehidupan sosial masyarakat semakin baik dan tertib. Kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang diberlakukannya ke 8 Perda tersebut," pungkas Surya.

Penulis: rendi. Editor: gun.