HETANEWS

Beberapa Catatan Saat Peringatan Hari Anti Korupsi Tahun 2018

Beberapa catatan kejadian yang lucu dan aneh tetapi nyata dalam peringatan hari anti korupsi sedunia pada bulan Desember tahun 2018.

Oleh: Johnny Sirait

HAKI menjadi HAKORDIA

• Dalam peringatan Hari Anti Korupsi tahun 2018 yang setiap tahun diadakan pada tanggal 9 Desember, terjadi perubahan istilah dari Haki menjadi Harkodia. Perubahan ini saya ketahui sewaktu membaca postingan KPP Pratama Pematangsiantar dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi yang diadakan, jumat, 7 Desember 2018.

Atas postingan itu saya comment untuk menanyakan, apa itu Hakordia singkatannya, malah postingannya yg dihapus. Bagi saya, kejadian ini tentu lucu dan tetapi nyata.

Atas kejadian ini, saya jadi teringat pertanyaan petugas KPK sewaktu mengklarifikasi LHKPN sbb: “apakah reformasi yg anda canangkan masih berjalan dengan baik setelah ditinggalkan? Jawaban yang diperkirakan petugas itu benar terjadi “tidak berjalan”.

Prediksi Penerimaan Kanwil Sumut2 Untuk Tahun 2018 Sebesar 97% yang Tidak Realistis

• Penerimaan Kanwil Sumut2 sampai dengan November 2018 adalah sebesar 72,6% dan berada di ranking 27 dari 35 Kanwil, dengan pencapaian nasional 80,02%, yang artinya pencapaian Sumut2 berada di bawah nasional.

Keadaan ini bertolak belakang dengan torehan prestasi tahun 2017, yang mana Sumut2 berada di papan atas dengan pencapaian 90%an dan berada di atas pencapaian nasional sebesar 89,68%.

Berarti untuk merealisasikan pencapaian akhir tahun 2018 sebesar 97%, selama Desember, Sumut2 harus mendapatkan penerimaan sebesar 24,4%, sementara rata2 realisasi 11 bulan sebelumnya hanya 6,6%.

Dari analisis sederhana terlihat secara jelas bahwa inilah salah satu contoh pengangkatan pejabat DJP yang tidak berdasarkan prinsip “the right man on the right place”, karena membuat suatu prediksi kerja tidak berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, terutama nilai INTEGRITAS.

Pada masa sebelum purnabakti, saya sendiri melihat dan menyaksikan; penetapan satu kantor di Sumut2 menjadi kantor predikat terbaik bahkan sampai ke tingkat nasional; padahal kantor tersebut pencapaiannya paling rendah, pengembalian restitusi paling besar, sehingga Ka.Kantornya mendapat mutasi ke Jakarta.

Kasus ini telah saya ungkapkan pada wawancara HAKI tahun 2017, tayang 3 Januari 2018 di acara talkshow “Selasar Budi Kami Anti Korupsi”, yang sampai saat ini tidak ada tindak lanjut baik dari Kitsda/IBI selaku pengawas internal maupun penegak hukum dari eksternal. Inilah kejadian yang kedua, lucu tetapi nyata, dalam Hakordia tahun 2018.

• Prediksi angka pencapaian ini saya ketahui melalui postingan di facebook oleh pegawai Sumut2, seorang PPNS baru, yang bernama Riduan Hasibuan yang selalu menayangkan gambar-gambar “mejeng” antara lain; berpakaian dinas PPNS yang tampilan melebihi pegawai gedung bundar, memangku senjata seperti pasukan khusus pada saat pendidikan PPNS, mandi air soda di Tarutung pada saat jam kerja, dll.

Postingan tersebut menarik untuk di comment, mengingat performance pencapaian Sumut2 dalam tahun 2018 mengalami terjun bebas dibandingkan tahun 2017, yang berada di papan atas, sementara pegawai sendiri sibuk bermedsos ria.

Paling mengagetkan saya adalah jawaban dia yang mengatakan “prediksi pencapaian Sumut2 pada akhir tahun 2018 sudah ditetapkan sebesar 97%”.

Prediksi pencapaian nasional saja, berdasarkan pencapaian tahun 2018 sebesar 89,68%, tidak akan mencapai 97%, sekali pun terjadi tsunami atau puting beliung seperti yang pernah ditulis seorang pengamat pajak yang paling pintar di republik ini.

• Organisasi DJP adalah organisasi paling gemuk di tingkat esselon I Kementerian Keuangan, yang mana jumlah sdm nya separuh atau mungkin lebih dari seluruh pegawai kementerian. Pengelolaan sdm sangat amburadul dalam melakukan: promosi, mutasi, pendidikan, pensiun, dsb.

Pada awal November 2016 dalam rapim lengkap DJP, hal ini pernah saya sampaikan dengan mengatakan, tax rasio tidak tercapai karena ketidakmampuan institusi yang disebabkan adanya faksi-faksi di tubuh DJP, dan adanya WP yang melakukan restitusi bertahun-tahun.

Tanggapan pimpinan adalah; Reformasi di DJP perlu ditata ulang agar mendapat dukungan dari masyarakat karena reformasi jauh lebih mudah dengan adanya dukungan banyak pihak.

Oleh karena itu, office politics dan perpecahan karena adanya faksi-faksi harus dihindarkan karena membela kepentingan kelompok justru akan melemahkan institusi DJP.

Kenyataannya masih jauh panggang dari api, ini terbukti dengan dipulangkannya seorang Direktur ke instansi asalnya, karena perebutan penanganan kasus beberapa WP yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan, terlepas Direktur ini banyak yang meragukan integritasnya, termasuk pengamat pajak mengkoordinir pembullyan secara masif.

Masih untung nasib pengamat ini, karena sampai sekarang, yang dibully ini tidak mengetahui, berhubung ybs GAPTEK.

• Keamburadulan pengelolaan sdm ini menurun juga ke wilayah Sumut2 sehingga banyak sdm yang mempunyai potensi terbuang jauh-jauh, akibat perilaku abuse of power dari para pejabatnya, sementara sdm-sdm yang tidak berintegritas, bebas meminta sesuai tempat yang di inginkan.

Dan yang paling saya sayangkan, sekarang ini terdapat dua orang sdm di Sumut2 yang ikut comment tentang diskursus tax rasio, dilanda ketakutan tentang masa depannya, karena adanya intimidasi baik langsung maupun tidak langsung akibat diskursus tersebut, pada hal comment-comment ke dua sdm itu tulus dan jujur untuk kebaikan DJP dan Indonesia lebih maju.

Saran saya kepada DJP1 dan Irjen Kemenkeu, kedua sdm yang berintegritas ini jangan lah dikorbankan demi mempertahankan jabatan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan anda berdua masih pejabat yang memiliki hati nurani.

Janganlah terulang kembali nasib pegawai seperti yang menimpa saya, yaitu; niat baik untuk menyelamatkan kebocoran keuangan negara, akibat ulah mafia, malah saya mendapat perlakuan yang tidak adil, sejak mutasi ke Pematang Siantar sampai hak pensiun tidak saya peroleh sampai sekarang.

3. Pengamat Pajak Mendadak Menjadi Tokoh Anti Korupsi

• Harkordia di kota Bekasi diperingati pada senin, 10 Desember 2018 bersama ketua KPK Agus Rahardjo dan seluruh Muspida, ASN, ICW, dan masyarakat luas. Begitulah unggahan pengamat pajak ini di akun facebook nya, dilengkapi up-load fofo-foto dalam acara itu.

Dan yang paling menarik dari unggahan ini adalah alinea penutup dengan menulis; “Terima kasih buat semua pihak yang telah mendukung dan membantu: KPK, ICW, Inspektorat Kota Bekasi, dan para pendukung acara.”

yang mana ucapan itu menggambarkan bahwa dia adalah seolah-olah tokoh anti korupsi, sementara dari beberapa tulisannya selaku pengamat pajak, isinya malah pro koruptor dan bisa terkena Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Inilah laku lancungnya pengamat yang satu ini, harusnya tugasnya menginformasikan ke publik selaku Pengamat Pajak, (bukan mendadak menjadi Tokoh Anti Korupsi untuk bermanuver), opininya terhadap berita yang menakjubkan yaitu, “Pertama Kalinya Penerimaan Negara Lebih Tinggi Dari APBN”.

Selaku pengamat maupun penulis, seharusnya menyampaikan gagasan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya dengan berintegritas tinggi, sehinggga publik bisa tahu;

Apakah Penerimaan Negara ini bersumber dari hasil effort penerimaan pajak atau penerimaan yang bersumber dari depresiasi nilai mata uang rupiah sebagai dampak fluktuasi kurs mata uang asing.

Hal ini tentu penting untuk diketahui publik agar informasi itu objektif dan tidak bias. Inilah kejadian yang super lucu dan aneh tetapi nyata dalam peringatan Hakordia tahun 2018.

• Sekilas tentang kasus Handang Soekarno (HS) dan R Rajamohanan Nair (RRN) kasus OTT Pajak, selasa 21 November 2016, yang ke duanya telah di eksekusi dengan hukuman masing-masing 10 tahun dan 3 tahun penjara.

Dalam kasus itu, oknum pengamat ini harus ikut diproses sesuai dengan amanat Pasal 21 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan beberapa alat bukti sebagai berikut: Pertama, Tulisan pada Majalah Gatra 1 Maret 2017 dengan judul “Tsunami Kasus Pajak di Tengah Reformasi”.

Isi tulisan sangat jelas ada unsur dengan sengaja merintangi secara langsung pemberantasan tindak pidana korupsi yang proses persidangannya sedang berlangsung di pengadilan Tipikor.

Kedua, Surat Terbuka kepada Menteri Keuangan RI, Hal: Masukan terkait proses persidangan RRN (kasus OTT HS), beredar melalui wa grup pegawai pajak setelah menjadi saksi tanggal 27 Pebruari 2018,

yang isinya sangat tendensius dan menuduh saya memutarbalikkan kebenaran, sementara Pengadilan Tipikor memutuskan bersalah, dan Wajib Pajak dalam kasus ini melakukan penyetoran pokok pajak sebesar Rp. 18 miliar atas kekurangan pembayaran dari pemeriksaan bukti permulaan.

Dengan demikian bahwa apa yang ditemukan PMA6 untuk usul Bukper serta pencabutan PKP karena adanya penyalahgunaan, benar adanya.

Saat itu Wajib pajak ini diperbolehkan mengikuti program tax amnesty, dimana semestinya Wajib Pajak harus ditingkatkan ke penyidikan pajak.

Apa yang dituduh oknum pengamat pajak ini terhadap PMA6 dan saya khusus nya, yang berusaha menyelamatkan kebocoran uang pajak, seperti di uraikan ini, sebagai mana ditulis dalam isi surat ke Menteri Keuangan tersebut,sudah sangat jelas niat nya, mau merintangi pemberantasan tindak pidana korupsi.

• Dengan demikian untuk menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap institusi KPK, oknum pengamat pajak ini harus segera diproses hukum, dan proses ini akan membuka secara luas tabir bahwa mafia pajak, (yang membuat tax rasio kita terrendah di seluruh dunia), benar adanya.

Jangan karena manuver oknum ini, yang secara mendadak mendampingi Ketua KPK Agus Rahardjo dan ICW dalam acara memperingati Hakordia di Kota Bekasi, lembaga sebesar KPK terkecoh, seolah-olah ia yang benar penggiat anti korupsi.

Masih banyak bukti-bukti lain yang bisa diungkap atas oknum pengamat pajak ini, sebagai alat bukti tambahan dalam proses penyidikan ybs nantinya, bahwa dia adalah pro koruptor dan samasekali tidak mempunyai rekam jejak sebagai penggiat anti korupsi.

Dari hasil penelusuran rekam jejak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pengamat ini adalah mantan pegawai pajak yang jabatan terakhirnya sebagai A/R di KPP PMA4. KPP ini adalah pemberi pengembalian restitusi terbesar dari seluruh KPP di Kanwil Khusus yaitu rata-rata per tahun 20%, sementara rata-rata KPP lain di bawah 10%. Keluarnya ybs dari pegawai DJP adalah karena dimutasi dari PMA4 ke salah satu KPP Pratama di Jakarta.

2. Pengamat pajak ini, sering menjadi narasumber pada acara rakorda diadakan kanwil-kanwil pajak. Pengetahuan dan keahliannya masih elementary, tetapi pintar merangkai kalimat baik berbicaa maupun menulis, dan sekaligus beriklan dengan mengatakan, bahwa jika dia di undang menjadi narasumber,

maka Kakanwil si pengundang akan termasuk kandidat Dir.Jen. Pajak berikutnya. Ada juga Kakanwil yang percaya (Rakorda di Makasar tahun 2015) atas iklannya tsb, hingga Kakanwil sibuk merogoh dompet nya untuk memberi imbalan kepada oknum pengamat ini, sembari menyambangi ybs dengan meninggalkan rapat yang masih berlangsung.

3. Menjadi penghubung antara Wajib Pajak dengan petugas/pejabat pajak dalam rangka; pemeriksaan, penagihan, dan Bukper/penyidikan.

4. Menawarkan promosi dan mutasi bagi para pegawai pajak dengan imbalan tertentu.

Penulis merupakan salah seorang dari 104 orang  yang lolos seleksi uji kompetensi calon pimpinan KPK periode 2019-2023

Editor: edo.