HETANEWS

Akan Diperiksa Sebagai Saksi, Wali Kota Bantah Pernyataan Kuasa Hukum Adiaksa

Wali Kota Siantar, Hefriansyah, pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-59 di kantor Kejaksaan Negeri Siantar, Senin (22/7/2019). (foto/gee)

Siantar, hetanews.com – Wali Kota Siantar, Hefriansyah akan dipanggil Polda Sumut, sebagai saksi dalam kasus dua pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Hefriansyah mengatakan, dirinya belum mengetahui pasti jadwal pemanggilan tersebut.

Kepada sejumlah awak media, Hefriansyah juga mengakui, ada pemanggilan terhadap dirinya. Ia juga mengatakan, ada beberapa pejabat Pemko Siantar, yang akan dipanggil penyidik, sebagai saksi terkait kasus tersebut.

"Sepertinya ada (Pejabat Pemko), jadwal aku belum tahu. Sepertinya ada beberapa orang itu. Coba tanya sama Kabag Umum," kata Hefriansyah, ditemui pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-59, di kantor Kejaksaan Negeri Siantar, Senin (22/7/2019).

Selain adanya surat pemanggilan dari Polda Sumut, Hefriansyah membantah pernyataan Tim Kuasa Hukum Kepala BPKD, Adiaksa Purba yang menyebut, persetujuan penetapan 15 persen upah pungut pajak pegawai dan THL BPKD Siantar atas kebijakan darinya.

"Aku kalau bicara sudah bolak balik setiap rapat, ASN pas Apel kubilang kerja bagus - bagus. Jangan macam - macam, kerja profesional. Yang aneh - aneh gak urusanku itu," pungkasnya.

Baca juga: Babak Baru Kasus Pungli BPKD Siantar: Kuasa Hukum Sebut Walikota - Sekda Terlibat

Sebelumnya, tim kuasa hukum dari Adiaksa Purba, menyampaikan, bahwa yang menentukan besaran dana insentif upah pungut pemungutan pajak, di Kota Siantar sebesar 15% adalah berdasarkan pertimbangan pimpinan tersangka.

"Yang menentukan 15% tersebut adalah berdasarkan pertimbangan dengan pimpinan tersangka, dan adanya pengutipan 15% adalah untuk kepentingan yang nantinya akan disetor dan diserahkan untuk pemerintah," kata Netty Simbolon saat gelar temu pers, Minggu (21/7/2019) kemarin.

Selanjutnya, kata Pengacara Adiaksa ini, dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hasil penyelidikan saat ini, bahwa Wali Kota, Sekda, dan ajudan akan diperiksa pada Senin, 22 juli 2019, di Poldasu, sehubungan adanya keterangan yang dimuat dari BAP.

Penulis: gee. Editor: gun.