HETANEWS

Jokowi Sebut Pepatah Jawa 'Lamun Siro Sekti Ojo Mateni', Sinyal Rencana Prabowo Gabung Koalisi?

Jokowi dan Prabowo berbincang di MRT

Jakarta, hetanews.com - Presiden Jokowi menuliskan pepatah Jawa 'Lamun siro sekti, ojo mateni', adakah hubungannya dengan rencana Prabowo gabung koalisi Jokowi?

Jokowi memang dikenal memegang pepatah Jawa termasuk kata 'Lamun siro sekti, ojo mateni'.

Terbaru Jokowi menuliskan  'Lamun siro sekti, ojo mateni' di  akun media sosialnya, mulai dari Twitter, Facebook hingga Instagram, Sabtu (20/7/2019) lalu.

Pepatah Jawa itu ditampilkan dalam sebuah gambar bergerak berlatar belakang warna cokelat yang menunjukkan adanya tokoh pewayangan sedang memberikan padi ke sosok petani.

"Zaman sudah semakin maju, tapi kita tetap mengingat pesan-pesan bijak dan agung para leluhur," tulis Jokowi dalam kolom caption.

Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menjelaskan, "lamun sira sekti, aja mateni" memiliki arti langsung "meski anda sakti, tapi jangan membunuh".

"Tapi bila dialihbahasakan, 'lamun sira sekti, aja mateni' itu artinya, dia punya kekuasaan, tapi tidak lantas kemudian akan bertindak semena-mena," ujar Eko saat dihubungi, Senin (22/7/2019).

Apabila dikaitkan dengan konteks situasi politik hari ini, lanjut Eko, artinya Presiden Jokowi berikrar tidak akan bertindak semena-mena meskipun ia adalah pemenang pilpres 2019.

Presiden tidak merendahkan rivalnya yang kalah, Prabowo Subianto.

"Meskipun beliau sebagai pemenang tapi dia tidak merendahkan. Ini pesan moral dari nilai kepemimpinan Jawa," lanjut Eko yang dekat dengan Jokowi semenjak menjabat Wali Kota Solo tersebut.

Hal serupa disampaikan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto, Jokowi ingin menekankan bahwa pemenang pilpres, ia tidak akan berlaku sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya.

"Ya kata 'lamun siro sekti ojo mateni' itu artinya mengandung pesan-pesan kemanusiaan dari Presiden Jokowi. Bagaimana pun juga kekuasaan tidak boleh dipakai untuk menindas," kata Hasto.

Hasto mengatakan, Indonesia beruntung memiliki seorang kepala negara yang memedomani nilai-nilai leluhur Jawa itu. Menurut dia, memang sudah seharusnya kekuasaan dipakai untuk merangkul seluruh elemen masyarakat.

"Kita belajar dari 32 tahun pak Harto ketika kekuasaan dipakai dengan otoriter, dengan menggunakan segala daya upaya kesaktian negara, akhirnya rakyat mengambil sebuah langkah yang sangat tegas," kata Hasto.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo di stasiun MRT dianggap akan mengubah peta politik dalam lima tahun ke depan. Partai Gerindra sudah menyerahkan ke Prabowo Subianto untuk menentukan sikap politiknya.

Muncul sinyal-sinyal Prabowo akan membawa Gerindra bergabung dengan koalisi, namun sekali lagi belum ada keputusan final. Dalam waktu dekat, Prabowo dikabarkan akan mengundang Jokowi dan sejumlah petinggi partai koalisi Jokowi seperti Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto hingga Muhaimin Iskandar.

  • Koalisi atau Oposisi

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai keinginan partai Gerindra untuk bergabung dengan koalisi pemerintah atau Jokowi-Ma'ruf terlihat cukup besar.

"Jika dibuat dalam persentase, saya kira keinginan bergabung dengan pihak 01 bisa mencapai 60 persen," ujar Ray Rangkuti, dalam keterangannya, Minggu (21/7/2019).

Menurutnya, hal itu terlihat dari hasil rapat Dewan Pembina Partai Gerindra yang dilakukan di Hambalang, Jumat (18/7), terkait pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di MRT.

Ray mengaku tidak melihat tidak ada penolakan dari hasil rapat tersebut soal pertemuan keduanya. 
Namun demikian, posisi Gerindra sendiri masih belum jelas apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintah atau menjadi oposisi.

"Hasil rapat Dewan Pembina Partai Gerindra tentang pertemuan MRT bersifat positif. Artinya, tak terdengar adanya penolakan atau kritikan yang dilakukan oleh dewan pembina atas pertemuan itu," kata dia.

"Hasil pertemuan itu juga tidak memberi ketegasan posisi Gerindra, apakah akan menjadi oposisi atau sebaliknya bergabung dengan koalisi pemerintah. Dari sini, kita dapat membaca bahwa kehendak Gerindra punya kecenderungan untuk ikut serta dalam koalisi pemerintahan Jokowi," imbuhnya.

Akan tetapi, Direktur Lingkar Madani Indonesia itu menyebut masih ada negosiasi selanjutnya dalam waktu 3 bulan ke depan yang akan menentukan kemana arah Gerindra berlabuh.

Lebih lanjut, meski nantinya Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah, Ray meyakini kehadiran Gerindra bukanlah ancaman bagi partai koalisi 01.

"Jikapun akhirnya Gerindra masuk, nampaknya tidak akan ada jatah kursi kabinet bagi parpol yang akan dibagi. Karena itulah kehadiran Gerindra tidak terlihat sebagai 'ancaman' bagi partai-partai koalisi 01. Dan karena itu pulalah, 60 persen wajah kabinet akan diisi oleh perwakilan parpol dan sisanya baru ke non parpol," tutur Ray.

sumber: tribunnews.com

Editor: sella.