HETANEWS

Babak Baru Kasus Pungli BPKD Siantar: Kuasa Hukum Sebut Walikota - Sekda Terlibat

Tim kuasa hukum tersangka Adiaksa Purba. (Foto/Ist)

Siantar, hetanews.com - Babak baru kasus pungutan liar insentif pegawai pemungut pajak sebesar 15 persen di BPKD Siantar muncul ke permukaan. Walikota Hefriansyah dan Sekda Budi Utari Siregar dituding terlibat dalam kasusnya.

"Yang menentukan 15% tersebut adalah berdasarkan pertimbangan dengan pimpinan tersangka, dan adanya pengutipan 15% adalah untuk kepentingan yang nantinya akan disetor dan diserahkan untuk pemerintah jika ada kegiatan organisasi maupun lembaga yang perlu dibantu," kata kuasa hukum tersangka Adiaksa Purba, Netty Simbolon dalam siaran persnya, Minggu (21/7/2019).

Dikatakan, perintah pemotongan disampaikan ajudan Walikota Hefriansyah, sedangkan Sekda Budi Utari melalui staff Humas Pemko Siantar.

"Baik yang disampaikan oleh Walikota melalui ajudannya bernama Rilan dan Marlon Sitorus dan Sekda Budi Utari melalui Humas Lodewijk Simanjutak untuk biaya iklan, dan bantuan hari besar agama seperti bantuan hari raya pegawai," ujarnya.

Pungli insentif tersebut bongkar oleh Ditreskrimsus Polda Sumut dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor BPKD Siantar pada 11 Juli 2019. Petugas menyita uang senilai Rp186 juta. Selain Adiaksa, polisi juga menetapkan bendahara Erni Zendrato tersangka.

Netty mengatakan kliennya sama sekali tidak mengetahui dana pungutan tersebut. Dikatakannya, masing-masing bagian di BPKD setelah menerima dana pungutan kemudian menyerahkannya ke bendahara.

"Peristiwa OTT yang dipersangkakan lebih kurang Rp.186 juta tersangka tidak mengetahuinya sama sekali, karena tersangka pun tidak tahu sama sekali berapa jumlah yang telah diterima Bendahara, bahkan tersangka tidak pernah memegang dana OTT tersebut karena yang memegang adalah Bendahara. Dana OTT tidak diperuntukkan untuk kepentingan pribadi seperti yang dipersangkakan oleh penyidik tetapi untuk kepentingan publik," katanya.

Mengenai dugaan keterlibatan dua pejabat teras di Pemko Siantar itu menurut Netty dibuktikan dengan pemeriksaan terhadap mereka.

"Bahwa sehubungan dengan pengembangan penyidikan maka hari Senin 22 Juli 2019 Walikota dan Sekretaris Daerah  beserta ajudan akan diperiksa di Poldasu, sehubungan dengan adanya bahwa potongan dana insentif yang dipersangkakan dipergunakan oleh Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar," ungkapnya.

Baca juga: Pungutan Insentif Pegawai Pajak 15 Persen dan Diklat Adiaksa untuk Promosi Jabatan Sekda

Penulis: bt. Editor: bt.