HETANEWS

Pungutan Insentif Pegawai Pajak 15 Persen dan Diklat Adiaksa untuk Promosi Jabatan Sekda

Tim Kuasa Hukum Adiaksa Purba saat temu pers, Minggu (15/7/2019)

Siantar, hetanews.com - Tim kuasa hukum tersangka Adiaksa Purba, menyampaikan bahwa yang menentukan besaran potongan dana insentif/ upah pungut pajak di Kota Pematangsiantar sebesar 15% adalah berdasarkan pertimbangan dengan pimpinan tersangka.

Kuasa Hukum tersangka AP, Netty Simbolon menyebutkan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) ada dana insentif dan atau upah Pungut Pemungutan Pajak Darah Kota Pematangsiantar, sesuai dengan UU Nomor ;28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,

dengan PP No. 29 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi, Peratuaran Daerah No.10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perda No.06 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

Pemberian insentif dilakukan berdasarkan realisasi Pajak Daerah per triwulan dikalikan 5% dan dibagi kepada pihak-pihak pemungut dan tenaga-tenaga lainnya atas pemungutan pajak dimaksud. 

"Yang menentukan (potongan) 15% tersebut adalah berdasarkan pertimbangan dengan pimpinan tersangka, dan adanya pengutipan 15% adalah untuk kepentingan yang nantinya akan disetor dan diserahkan untuk pemerintah," kata Netty Simbolon saat gelar temu pers, Minggu (21/7/2019).

Kata dia, selain menentukan besaran dana pemotongan tersebut, hasil pemotongan juga disampaikan kepada atasannya.

"Diserahkan jika ada kegiatan organisasi maupun lembaga yang perlu dibantu baik yang disampaikan oleh Walikota melalui ajudannya dan Sekretaris Daerah melalui Humas untuk biaya iklan, dan bantuan hari besar agama seperti Bantuan Hari Raya Pegawai," kata Netty. 

Peristiwa OTT yang dipersangkakan lebih kurang Rp.186 Juta, sebut Netty, kliennya itu tidak mengetahuinya sama sekali, karena kliennya itu pun tidak tahu sama sekali berapa jumlah yang telah diterima Bendahara. Sebab yang memegang dana OTT itu selama ini adalah Bendahara. 

"Dana OTT tidak dperuntukkan untuk kepentingan pribadi seperti yang dipersangkakan oleh Penyidik tetapi untuk kepentingan publik,"pungkasnya.

Sejumlah awak media mengambil gambar saat penggeledahan ruangan pelayanan pajak BPKD Pematangsiantar oleh Tipidkor Poldasu, Jumat 19 Juli 2019

Pada Saat OTT Adiaksa Diklat untuk Dapat Promosi Sebagai Sekda

Perlu diketahui, tegas Netty, pada saat kasus OTT tersangka Adiaksa Purba sedang mengikuti diklat atau pendidikan khusus untuk dipromosikan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) selama 4 bulan.  

"Namun pada saat OTT tanggal 11 Juli 2019 Adiaksa sudah tidak berada di Pematangsiantar. Jadi per tanggal 9 Juli 2019 tersangka sudah berangkat ke Jakarta, itu yang perlu kita catat," cecarnya.

Sebenarnya, kata Netty menambahkan, tidak ada pemanggilan terhadap Adiaksa Purba (AP). Seperti yang disampaikan kliennya ada ada pertemuan walikota dan Sekda di jakarta, kemudian menyarankan kepada klienya  supaya berkenan untuk diperiksa.

"Sebenarnya panggilan tidak ada terhadap AP. Tetapi karena ada pertemuan walikota dan sekda di jakarta, menyarankan kepada AP supaya berkenan untuk diperiksa. Kemudian ada komunikasi kalau tak hadir maka dijemput paksa. 

Karena ada saran dari atasan, kemudian hari Sabtu, AP berangkat dari Jakarta menuju Polda tanpa ada yang tahu. Kemudian di Polda diperiksa pertama sebagai saksi, setelah itu ternyata beliau ditetapkan sebagai tersangka," ungkapnya.

Bahwa dalam hal ini pihaknya telah bermohon untuk menangguhakan penahanan Tersangka pada, Selasa 17  Juli 2019. Namun sejauh ini belum mendapatkan jawaban dari Poldasu. Sehubungan adanya keterangan di BAP  bahwa walikota, sekda dan ajudan akan diperiksa besok Senin 22 juli 2019 di poldasu.

Penulis: gee. Editor: edo.