HETANEWS

Beda Penanganan Tersangka Korupsi oleh Polda Sumut dan Kejari Siantar

Ilustrasi. (Foto/int)

Siantar, hetanews.com - Dua pejabat Pemko Siantar berstatus tersangka kasus dugaan korupsi belum ditahan oleh Kejaksaan Negeri Siantar mengundang pertanyaan publik. Penanganan itu pun berbanding terbalik dengan ditahannya dua pejabat lain dalam kasus sama oleh Polda Sumut.

Adalah PS dan ATS, tersangka korupsi proyek Smart City di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Pemko Siantar, yang terkesan mendapat keistimewaan lantaran tidak ditahan. PS merupakan Kepala Diskominfo sedangkan ATS sebagai sekretarisnya. Dalam kasus ini, penyidik mengendus indikasi kerugian negara mencapai Rp500 juta.

Baca juga: Alasan Penyidik Tidak Tahan Pejabat Kominfo Siantar Tersangka Korupsi

Kondisi diatas pun menuai kritik dari salah seorang praktisi hukum, Reinhard Sinaga, SH menuturkan dua pejabat itu sudah layak untuk ditahan lantaran berstatus tersangka kasus korupsi. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI), pun meminta penyidik kejaksaan tidak menciptakan diskriminasi dalam hukum.

"Semua manusia sama di mata hukum jangan ada diskriminasi hukum pada seseorang tersangka. Apapun statusnya, mau pejabat sekalipun. Sebagai penegak hukum (kejaksaan) jangan merusak tatanan hukum yang berlaku," katanya.

Baca juga: Pejabat Diskominfo Tak Ditahan Kejari, Pengacara: Semua Sama di Mata Hukum

Kejaksaan melalui Kasi Pidsus Dostom Hutabarat punya jawaban tersendiri atas hal itu. Dikatakan, penyidik hanya memberi waktu saja terhadap para tersangka untuk mempersiapkan pengacara masing-masing lantaran keduanya menolak pengacara yang disediakan penyidik kejaksaan.

"Itu sudah sesuai Pasal 56 ayat 1 KUHAP. Oleh karena memang harus didampingi pengacara," katanya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Perlu diketahui bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur setiap tersangka pasti ditahan. Namun bila merujuk Pasal 21 ayat 4 KUHAP, penyidik boleh menahan tersangka apabila tindak pidana itu diancam penjara 5 tahun atau lebih.

Dostom sendiri mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi tersangka PS dan ATS diancam paling singkat lima tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara.

Baca juga: Polda Sumut Tahan Kepala BPKD Siantar

Hal ini pun semakin menarik diperbincangkan. Terlebih saat dua pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Siantar, AP dan EZ tersangka kasus korupsi yang kemudian diseret ke sel untuk ditahan. Penanganan ini dilakukan oleh penyidik Subdit III/Tipikor Polda Sumut.

AP dan EZ sendiri ditahan setelah ditetapkan tersangka pascakasus OTT di Kantor BKPD, Jalan Merdeka, Kamis, 11 Juli 2019. Sedangkan dua pejabat Diskominfo, PS dan ATS jauh sebelum OTT di BPKD telah menyandang status tersangka korupsi.

Penulis: bt. Editor: bt.