HETANEWS

BKD Minta Surat Penahanan Tersangka dari Polda Sumut

Plt BKD Pematangsiantar, Zainal Siahaan, ditemui di teras gedung Harungguon Bolon, DPRD Pematangsiantar, Sabtu 20 Juli 2019

Siantar, hetanews.com - Pemko Siantar tengah menunggu surat penahanan dari Polda Sumut atas status tersangka Kepala dan Bendahara BPKD. Setelah proses ini kemudian akan dilakukan pergantian terhadap kedua pejabat tersebut.

"Kita masih menunggu, kita lagi menyurati (Polda Sumut). Mengenai penahanannya kan, harus surat ada surat penahanannya sama kita, baru kita proses," kata Plt Kepala BKD Zainal Siahaan, Sabtu (20/7/2019).

Kabag Hukum Pemko Siantar, Hery Oktarizal mengutarakan bahwa pihaknya turut berkordinasi dengan Polda SUMUT terkait status kepala BPKD Adiaksa Purba dan Erni Zendrato.

"Kita belum pasti kan ini resmi atau enggak (penahanan tersangka). Supaya administrasinya lengkap, maka dengan itu kita minta surat penanganannya," kata Hery.

Menurut Hery, ini masih langkah administratif. Setelah surat penahanan diterima, kemudian pihaknya baru dapat melakukan pergantian mengisi dua jabatan di BPKD tersebut.

"Mengenai status pergantian posisi dua pejabat itu, kami juga berkordinasi dengan BKN. Bagaimana pergantiannya nanti," katanya.

Personil Ditreskrimsus Polda SUMUT tiba di gedung BPKD Pematangsiantar, Jumat 19 Juli 2019. 
 

Disinggung mengenai  surat dari Badan Kepegawaian Negera (BKN) ke Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), 

yang isinya merekomendasikan pemberhentian dua pejabat BPKD yang telah dijadikan tersangka, Hery mengatakan belum membaca surat tersebut.

"Mungkin suratnya sampai Senin. Kita lihat ajalah nanti," katanya.

Unit 4 subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor BPKD, Kamis (10/9/2019) malam. 

OTT dilakukan terkait tindak pidana korupsi atas  pemotongan  pemberian uang Intensif pemungutan pajak daerah milik pegawai BPKD sebesar 15 persen dari uang yang diterima pegawai, pada Triwulan II Tahun 2019.

Hasil OTT diamankan 16 Pegawai dari kantor BPKD berikut uang tunai sebesar Rp. 186 Juta sebagai barang bukti serta berkas berkas.

Dari hasil pemeriksaan, ditetapkan Kepala BPKD Adiaksa Purba dan Bendahara Erni Zendrato sebagai tersangka. Sementara belasan pegawai lainnya dipulangkan setelah dilakukan pemeriksaan.

OTT ini berdasarkan laporan informasi No: R/246/VII/2019, tertanggal 10 Juli 2019. Kemudian, SP. Lidik No: 422/VII/2019 Surat Perintah Tugas NO: 575/VII/2019.

Baca juga: Walikota Hefriansyah Mulai Irit Bicara, Mengaku belum Terima Surat dari BKN

Penulis: gee. Editor: edo.