HETANEWS

Walikota Hefriansyah Mulai Irit Bicara, Mengaku belum Terima Surat dari BKN

Walikota Hefriansyah mengenakan kaca mata hitam saat diwawancarai sejumlah wartawan di ruang Harungguon Bolon, DPRD Pematangsiantar, Sabtu 20 Juli 2019.

Siantar, hetanews.com - Walikota Hefriansyah mengaku belum menerima surat dari BKN terkait rekomendasi pemberhentian sementara Kepala BPKD Adiaksa Purba dan Bendahara BPKD Erni Zendrato yang ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda SUMUT.

Walikota Pematangsiantar yang ditemui usai rapat paripurna V DPRD Tahun 2019 di gedung Harungguon Bolon , Sabtu (20/7/2019) siang, mulai irit bicara dan tidak banyak berkomentar. 

Apalagi saat disinggung mengenai kemungkinan dirinya dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap dua pejabat BPKD yang ditetapkan tersangka oleh unit 4 subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut.

Saat ditanyai mengenai surat BKN yang ditujukan kepada Walikota Pematangsiantar itu, Hefriansyah malah membalas dengan balik bertanya kepada awak media.

"Yang siapa yang dua orang itu (tersangka)? Oh iya," ucap Hefriansyah, setelah diperjelas bahwa keduanya adalah Adiaksa Purba dan Erni Zendrato. 

"Kok belum tau aku ya, nantilah ku panggil BKD kalau gitu. Kok jadi kalian pula yang lebih tau dari pada awak, iya kan," kata Hefriansyah seraya buru-buru masuk kedalam mobil dinasnya.

Setelah orang nomor satu di Kota Pematangsiantar itu meninggal lokasi, Plt BKD, Zainal Sihaan yang ditemui ditempat yang sama juga mengaku belum menerima surat dari BKN tersebut.

Walikota Hefriansyah menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS P APBD TA 2019 Pemko Siantar dengan DPRD Pematangsiantar, di ruang Harungguon Bolon, Sabtu 20 Juli 2019.
​​​​

"Belum ada sampai sama kita. Jadi mau apa kita bilang. Iya manalah saya tau, siapa yang ngirim lah.  Ya sama saya belum ada," ucapnya.

Selain kedua pejabat itu mengatakan hal yang sama, pernyataan serupa juga diutarakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Utari. Sekda yang diwawancarai sebelum masuk ke mobilnya, juga mengaku belum membaca isi surat BKN tersebut.

"Tanya BKD saja. Saya belum baca. Itu BKD dan BKN beda satu huruf," kata pria berperawakan gemuk ini dengan penjelasannya yang singkat.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menindaklanjuti hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara, 

terhadap Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) serta Bendahara Pengeluaran BPKD Pemerintah Kota Pematang Siantar beberapa waktu lalu.

Seperti yang dilansir dari situs resmi BKN www.bkn.go.id disampaikan bahwa Kedeputian BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian sudah merekomendasikan pemberhentian sementara bagi ASN yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana kepada PPK.

Baca juga: BKN Merekomendasikan 2 Pejabat BPKD Siantar untuk Diberhentikan Sementara

Penulis: gee. Editor: edo.