HETANEWS

Cabut 3 SK Pemberhentian Guru di Kabupaten Simalungun

Hizkia Ronaldus Silalahi

Oleh: Hizkia Ronaldus Silalahi

Polemik pemberhentian guru PNS dari jabatan fungsional di lingkungan Kabupaten Simalungun kian meresahkan banyak pihak. Diketahui bahwa pada tanggal 26 Juni 2019, Bupati Simalungun telah mengeluarkan 3 SK Pemberhentian.

SK Bupati No.188/45/5927/25.3/2019 sebanyak 569 orang guru SD, SK Bupati No. 188/45/5928/25.3/2019 sebanyak 134 orang guru SMP dan SK Bupati No. 188/45/5928/25.3/2019 sebanyak 992 orang guru yang belum mencantumkan gelar (Pemberhentian Sementara). Dengan total keseluruhan 1.695 orang.

SK tersebut dikeluarkan oleh Bupati Simalungun dikeluarkan berdasarkan usulan yang dibuat oleh Kadis Pendidikan Simalungun pada tanggal yang sama yaitu 26 Juni 2019.

Melihat tanggal keluarnya SK pemberhentian yang sama dengan usulan dari Kadis Pendidikan Kabupaten Simalungun dapat diindikasi tidak adanya analisis yang dilakukan terkait usulan tersebut.

Sebab usulan tersebut juga harus direkomendasikan kepada BKD Kabupaten Simalungun. Tentu hal ini tidak mungkin dapat selesai dalam satu hari, atau apakah BKD tidak mengetahui hal tersebut?

Kemudian, SK yang dikeluarkan tersebut tidak dilakukan kajian terlebih dahulu oleh Bupati, baik kajian dari sisi sosiologi, budaya, ekonomi, maupun politiknya.

Sebab ketika suatu kebijakan yang akan dikeluarkan akan ada efek positif dan negatifnya. Bupati harus sampai mengkaji efek negatif yang terjadi apabila keluarnya SK tersebut dan apa solusinya.

Pemberhentian guru dari jabatan fungsional yang mengacu pada UU No 14 Tahun 2005, baru pertama kali terjadi di kabupaten Simalungun dari seluruh Indonesia.

Apabila kita melihat dasar keluarnya SK tersebut, seharusnya dimulai dari surat edaran Kemendikbud sebab UU tersebut berlaku secara nasional. Nyatanya sampai saat ini, Kemendikbud belum mengeluarkan Surat tersebut.
Apakah Kabupaten Simalungun begitu perhatiaannya terhadap pendidikan, sehingga mengeluarkan SK itu?

Selain mengacu pada UU No 14 Tahun 2005, SK tersebut juga keluar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  pada  pemerintah Kabupaten Simalungun tahun 2018 yang tertuang dalam poin menimbang dalam SK Pemberhentian Guru.

Padahal diketahui, bahwa hasil audit tersebut tidak memiliki kaitan sama sekali dengan hal Pemberhentian Guru, terlebih dengan sertifikasi guru. 

Dan diketahui bahwa banyak gaji sertifikasi guru pada catur wulan 1 masih banyak yang belum dicairkan dan seharusnya pada awal bulan April telah diberikan kepada guru, terkhusus bagi 992 guru yang ada dalam SK pemberhentian tersebut.

Keluarnya SK Pemberhentian ini sangat membuat semua kalangan terkejut. Sebab sangat tiba-tiba dan langsung pada pemberhentian. Pada UU No 14 Tahun 2005 Pasal 77 ayat 2 yaitu tentang saksi ada 5 tahapan mulai dari teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Apakah tahapan-tahapan ini telah dilakukan oleh Kadis Pendidikan maupun Bupati, sehingga mengeluarkan SK pemberhentian tersebut?. Sepertinya tidak pernah dilakukan, karena kalau itu dilakukan, maka dalam SK tersebut dimasukkan dalam poin-poin "Mengingat", namun nyatanya tidak ada tercantum dalam SK Pemberhentian tersebut.

Dengan dikeluarkannya 3 SK Pemberhentian tersebut jelas akan mengakibatkan kekurangan guru di Simalungun. Padahal kondisi saat ini sebelum dikeluarkannya SK tersebut, kabupaten Simalungun masih kekurangan guru yang jumlahnya lebih dari 2.000 guru.

Tentu hal ini akan mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar dan merugikan peserta didik. Iming-iming ingin memperbaiki pendidikan yang ada di Simalungun malah sebaliknya yang terjadi. Makin memperburuk kondisi pendidikan di Kabupaten Simalungun karena terganggunya proses belajar mengajar.

Kekurangan guru ini pun mengakibatkan perekrutan guru yang dananya akan dibebankan bagi sekolah yang diambil dari dana BOS dan dana komite. Hal ini membuat makin memperjelas bahwa Pemerintahan Kabupaten Simalungun seolah-olah ingin cuci tangan menanggani persoalan pendidikan di Kabupaten Simalungun.

Hal ini dapat di lihat dari Surat Himbauan yang diberikan oleh Kadis Pendidikan No. 420/2155/4.4.3/Disdik-2019 yang diberikan kepada Kepala sekolah SD Negeri se-kabupaten Simalungun.

Sehingga dapat dilihat bahwa keputusan untuk mengeluarkan SK Pemberhentian tersebut sangat tergesa-gesa. Sebab pemerintah kabupaten tidak memiliki solusi akan akibat yang dimunculkan dari dikeluarkan SK Pemberhentian tersebut. Seharusnya Kadis dan Bupati Sudah memiliki solusi berdasarkan kajian yang telah dilakukan.

Dengan dikeluarkannya 3 SK Pemberhentian tersebut maka 1.695 guru maka akan dialihkan ke jabatan struktural. Demikian jawaban Kadis Pendidikan ketika banyak pertanyaan akan kemana guru-guru tersebut setelah di cabut jabatan fungsionalnya.

Pertanyaan, apakah 33 kecamatan di kabupaten Simalungun mampu menampung 1.695 orang guru itu? Jika hal ini dilakukan maka akan terjadi pengelembungan PNS di setiap kecamatan. 

Jika Kadis dan Bupati Simalungun benar-benar ingin memajukan pendidikan di Simalungun yang mereka katakan mengacu pada UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, seharusnya Bupati melalui Kadis Pendidikan memfasilitasi para guru untuk mencapai sarjana bukan dengan mengeluarkan SK Pemberhentian yang cenderung tergesa-gesa. 

Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan berakibat buruk bagi dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun. Maka Bupati Simalungun harus dengan cepat menyelesaikan persoalan ini dengan mencabut 3 SK Pemberhentian Guru, demikian bila ingin para guru mengikuti amanah UU No 14 Tahun 2005,

maka harus memfasilitasi para guru untuk kuliah kembali agar dapat menjadi Sarjana. Itupun jika benar-benar ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan akademik para guru, agar proses belajar mengajar pun tidak terganggu. "Guru memang tidak banyak mengetahui Undang-undang, Namun Pembuatan Undang-undang didik oleh seorang Guru"

Penulis pernah menjabat sebagai Kabid Akspel GMKI Masa Bakti 2017/2019 (Purnabakti) dan merupakan Alumni FKIP Universitas HKBP Nomensen Pematangsiantar

Editor: edo.