HETANEWS

Poldasu Lakukan OTT di Siantar, Benarkah Masyarakat Krisis Kepercayaan terhadap Polresta & Kejaksaan?

Reinhard Sinaga SH. (foto/ay)

Siantar, hetanews.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Disrkrimsus Poldasu di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemko Siantar dan telah menetapkan 2 tersangka, sebagai bukti hilangnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja Polres dan Kejaksaan Negeri setempat.

Demikian diungkapkan pengacara /advokat Siantar-Simalungun, Reinhard Sinaga SH, saat diminta tanggapannya terkait OTT tersebut.

"Si pelapor atau masyarakat tidak percaya lagi dengan kinerja Polres dan Kejaksaan, jadi buat laporannya ke Provinsi (Polda Sumut,red),"kata Reinhard, Jumat (19/7/2019).

Karena banyak sudah dugaan korupsi dilaporkan, bahkan data maupun informasi diberikan kepada kedua lembaga penegak hukum di Siantar itu, baik atas nama mahasiswa, LSM maupun perseorangan, namun tak satupun pengaduan tersebut diusut tuntas, ungkapnya.

Dari mulai Dinas Kesehatan, pungli oleh BKD, PDAM, LH, PD PAUS dan lainnya tapi tak satupun diusut, beber Reinhard.

Baru-baru ini, lanjutnya, Kejari Siantar menetapkan status tersangka oknum pimpinan Diskominfo dan sekretarisnya, selaku PPK terkait pengadaan smart city, tapi tidak dilakukan penahanan. Berbeda dengan Kepala BPKD Siantar yang langsung ditahan, ujarnya.

Alasan jaksa penyidik, memberi kesempatan satu Minggu untuk berkonsultasi dengan pengacaranya. Hal tersebut dikatakan Dostom (Kasi Pidsus), dan tentu saja menjadi bahan tertawaan, jelas Reinhard.

Karena status penahanan adalah kewenangan penyidik, bukan kewenangan pengacara. Jika demikian dikatakan jaksa, tentu saja tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan jika advokat bisa menentukan status tahanan, maka UU advokat perlu direvisi, ungkapnya.

Apalagi sudah jelas dalam kasus pengadaan smart city, diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp.400 juta. UU Korupsi yang dipersangkakan dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, jadi jelas harus ditahan, tegasnya. "Semua orang sama di mata hukum, jadi kejaksaan harus tegas dalam penentuan status kedua tersangka itu, tandasnya.

Penulis: ay. Editor: gun.