HETANEWS

Pejabat Diskominfo Tak Ditahan Kejari, Pengacara: Semua Sama di Mata Hukum

Reinhard Sinaga, SH.

Siantar, hetanews.com - Penyidik Kejari Siantar, telah menetapkan 2 pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Siantar, PS dan ATS sebagai tersangka. Namun keduanya tidak ditahan, karena alasan menolak pengacara yang disediakan pihak Kejari.

Kasipidsus Kejari Siantar, Dostom Hutabarat, yang diwawancarai sebelumnya, mengaku memberi waktu kepada kedua tersangka untuk mendatangkan pengacara sendiri.

Karena, kata dia menambahkan, kedua tersangka menolak pengacara yang disediakan pihak Kejaksaan, sehingga pemeriksaan kepada tersangka, belum dapat dilakukan.

Reinhard Sinaga, SH, pengacara yang berkecimpung di Kota Siantar, saat diminta pendapatnya, menerangkan, kedua pejabat yang ditetapkan tersangka itu, seharusnya ditahan, bukan dilepas.

"Tak ada alasan, bahwasanya belum didampingi oleh penasehat hukum. Logikanya, kalau gak ditahan, apakah tersangka tidak berupaya melarikan diri?," tegas Sinaga, Jumat (19/7/2019).

Ia menjelaskan, syarat penetapan tersangka diatur dalam pasal  21 UU No: 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka, atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

"Itu sebabnya harus ditahan. Ada hal adanya keadaan yang menimbulkan kehwatiran, bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana," paparnya.

Ditambahkannya, pada pasal 21 ayat (4)KUHAP  menyatakan, penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan, maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

"Artinya sudah jelas ada ukuran yang diatur dalam undang - undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan. Itu aturan undang - undang.  Bila dikaitkan perkara ini alasan penyidik tidak melakukan penahanan, karena menunggu penasehat hukum tersangka, tidak berdasar pada aturan hukum maupun perundang - undangan yang berlaku," tandasnya.

Masih kata Reinhard, lain lagi bila dikaitkan kembali dengan UU No. 20 Thn 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Dijelaskan dia dalam UU tersebut, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara minimal 4 tahun maksimal 20 tahun.

Baca juga: Alasan Penyidik Tidak Tahan Pejabat Kominfo Siantar Tersangka Korupsi

"Bila tersangka tidak ditahan apa dasar penyidik? Dan bila tersangka melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan apa yang dilakukan penyidik atau penyidik yang menjamin?," pungkasnya.

Ia meminta supaya Kejari Pematangsiantar berlaku adil. Bukan membuat diskriminasi di mata hukum.

"Semua manusia sama dimata hukum jgn ada diskriminasi hukum pada seseorang tersangka. Apapun statusnya, mau pejabat sekilapun.

Sebagai penegak hukum jagan merusak tatanan hukum yang berlaku,"pungkasnya.

Penulis: gee. Editor: gun.