HETANEWS

Tipikor Polda Sumut Periksa Kantor BPKAD Labusel dan Labura

Tipikor Polda Sumut sedang melakukan pemeriksaan di Kantor BPKAD Labusel dan Labura terkait dana DBH PBB, Kamis (18/7/2019). TRIBUN MEDAN/HO

Medan, hetanews.com - Penyidik Subdit III/Tipikor Polda Sumut melakukan pemeriksaan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Labusel dan Labura.

Pemeriksaan ini, kata DirKrimsus Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana terkait proses penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melibatkan Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung dan Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus.

"Memang ada kita lakukan penggeledahan di kantor BPKAD Labura dan Labusel untuk mencari bukti-bukti untuk penyidikan," kata Rony, Kamis (18/7/2019).

Namun, Rony mengaku belum mengetahui dokumen yang telah diamankan penyidik karena petugas di lapangan masih bekerja.

Mantan penyidik KPK ini menegaskan, pihaknya serius menyidik kasus Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus alias Buyung dan Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung.

Ia mengaku pihaknya tetap masih menu gigi proses audit dari pihak Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut untuk menghitung kerugian negara.

"Kita sedang menunggu hasil audit dari BPKP,"ujarnya.

Seperti diketahui, DirKrimsus Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana mengaku kasus dugaan korupsi DBH PBB Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus dan Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung, sudah masuk tahap penyidikan.

Kedua kepala daerah tersebut bisa saja dipanggil kembali dan statusnya naik menjadi tersangka.

Dia menambahkan, modus operandi yang dilakukan Bupati Labura dan Bupati Labusel dengan mengambil sebagian dari PBB sejak tahun 2013-2015 masing-masing sebesar Rp3 milyar dengan alasan sebagai uang komisi.

sumber: tribunnews.com

Editor: gun.