HETANEWS

Sejauh Ini Inspektorat Belum Mengetahui Dugaan Korupsi Diskominfo

Plt Inspektorat Pematangsiantar, Eka Hendra. (foto/gee)

Siantar, hetanews.com - Dua Pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Siantar, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Sementara itu, sejauh ini pihak Inspektorat Siantar mengaku belum mengetahui adanya dugaan korupsi tersebut.

Dua Pejabat Diskominfo, inisial PS dan ATS, ditetapkan penyidik Kejari sebagai tersangka proyek smart city, dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp. 500 Juta.

Program smart city ini, dirancang tahun 2016, lalu, dengan salah satu tujuannya untuk mempermudah layanan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keseluruhan anggaran yang dipakai Diskominfo dalam program smart city tersebut, senilai Rp. 3 Milyar bersumber dari APBD 2017.

"Kalau anggaran tahun 2017, nanti lah dulu ku cek, ada enggak kami melakukan pemeriksaan terhadap proyek smart city,"kata Plt Inspektorat Pematangsiantar, Eka Hendra, Kamis (18/7/2019).

Disinggung mengenai hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap Diskominfo yang sudah melaksanakan kegiatan selama dua tahun terakhir itu, Eka belum dapat membeberkan hasilnya.

"Kalau tahun 2017, itu mungkin masa Pak Dontes sebagai Kepala Inspektorat. Kalau saya disini masih baru ditempatkan sebagai Plt. Kalau sekarang aku kordinasi sama tim-nya dulu lah," katanya.

Sepengetahuan Hendra, pihaknya belum ada menerima laporan pengaduan mengenai proyek smart city tersebut. Namun seingat dia, ada laporan mengenai pembangunan pemancar (tower).

"Setahuku pengaduan yang membangun tower (pemancar) itu yang ada. Tapi nanti lah ku cek dulu. Entah mungkin ada kaitannya dengan itu. Kita pun belum melakukan pemeriksaan khusus soal itu," ujarnya.

Penyidik kejaksaan mengidentifikasi adanya kerugian negara mencapai Rp500 juta. Dalam proyek ini, PS yang juga Kadis Kominfo dan pengguna anggaran. Sedangkan ATS, Sekretaris Diskominfo yang diketahui sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.

Kasi Pidsus Kejari Siantar, Dostom Hutabarat, membeberkan program smart city terbagi dalam beberapa bagian kegiatan seperti pengadaan viber optik, jaringan, radio link yang menggunakan bandwith.

Dijelaskannya, modus dugaan korupsi dengan cara pembayaran bandwith lebih dulu, meski jaringan belum terhubung di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

"Jadi jaringan belum terhubung tapi sudah dibayarkan duluan bandwithnya. Bandwith ini dibayar selama 2 bulan dari November sampai Desember, padahal jaringan di OPD-OPD ini tadi baru selesai Desember, jadi itu tidak terpakai. Jadi ada semacam pemborosan," katanya.

Hanya saja meski sudah ditetapkan tersangka, penyidik belum menahan PS dan ATS. Dostom menyampaikan, pihaknya memberi kesempatan terhadap kedua tersangka untuk menyiapkan pengacara masing-masing. 

Penulis: gee. Editor: gun.